TARAKAN – Keberadaan kawasan wisata Ratu Intan di Pantai Amal Tarakan yang sempat digadang-gadang menjadi destinasi unggulan, kini menuai sorotan publik. Pasalnya, kondisi fasilitas yang ada di lokasi tersebut dinilai tidak terawat, bahkan terkesan mangkrak.
Sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan keadaan kawasan yang seharusnya mampu menjadi daya tarik wisata Kota Tarakan. Bangunan yang sudah berdiri tidak difungsikan maksimal, sementara sarana penunjang seperti penerangan, kebersihan, dan aksesibilitas masih jauh dari harapan.
“Sayang sekali, padahal kalau dikelola dengan serius bisa jadi ikon wisata baru. Tapi sekarang malah terbengkalai,” ungkap salah seorang warga Tarakan yang kerap berkunjung ke Pantai Amal, Senin (9/9/2025).
Kritik juga datang dari pemerhati pariwisata lokal. Mereka menilai potensi wisata Ratu Intan bisa menopang perekonomian daerah jika dikelola profesional, melibatkan investor, serta diberi sentuhan promosi yang tepat.
Hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak terkait apakah kawasan Ratu Intan akan direvitalisasi atau dibiarkan apa adanya. Pemerintah Kota Tarakan sendiri sebelumnya telah menyampaikan rencana penataan Pantai Amal secara menyeluruh, namun realisasi di lapangan masih belum tampak signifikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah wisata Ratu Intan sekadar mangkrak tanpa arah, atau ada persoalan salah kelola yang perlu segera dievaluasi?
Masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak swasta dapat duduk bersama mencari solusi. Sebab, dengan potensi alam Pantai Amal yang menawan, kawasan ini semestinya bisa menjadi magnet wisatawan, bukan sekadar monumen pembangunan yang terbengkalai.
Proyek wisata Ratu Intan Pantai Amal di Tarakan yang menelan anggaran 142 miliar terus menjadi sorotan publik. Kawasan wisata yang digadang-gadang bakal menjadi ikon baru kota itu justru terbengkalai dan tak kunjung beroperasi maksimal. Ironisnya, kondisi tersebut diakui langsung oleh Wali Kota Tarakan, Khairul.
Dalam keterangannya, Khairul menyebut kondisi Ratu Intan bukan sekadar mangkrak, melainkan hasil dari pengelolaan yang tidak optimal sejak awal. Pembangunan yang direncanakan melalui tiga tahap sudah sempat dituntaskan hingga akhir masa jabatannya pada 2023. Namun, pada tahun 2024, ketika ia tidak lagi menjabat, kawasan itu praktis tidak terurus.
“Kalau dibilang mangkrak, sebenarnya lebih dari itu. Pembangunannya memang sudah selesai di akhir 2023. Tapi setelah saya tidak menjabat setahun, kelihatannya tidak tertangani dengan baik,” ujar Khairul, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Khairul, salah satu akar masalahnya adalah penanganan pengelolaan yang diserahkan penuh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pariwisata. Padahal, dinas tersebut juga harus menangani sektor lain, mulai dari pemuda, olahraga, hingga kebudayaan.
“Wisata itu sangat tergantung pada kemasan. Kalau hanya membangun fisik tanpa ada aktivitas yang mendukung, ya akan mati. Sayangnya, selama ini OPD terlalu banyak beban sehingga pengelolaannya tidak fokus,” tambahnya.
Selain itu, regulasi retribusi atau sewa juga dinilai tidak mendukung. Tarif sewa yang tinggi membuat investor maupun pelaku usaha enggan masuk. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya strategi promosi dan kemasan acara yang menarik untuk mendatangkan pengunjung.
Khairul mengaku telah melakukan evaluasi setelah kembali menjabat awal 2025. Ia meminta ‘Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)’ untuk menghitung potensi minimal pendapatan dari kawasan tersebut. Hasil perhitungan yang keluar pada pertengahan 2025 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan skema lelang kepada pihak ketiga.
“Kalau mau dikelola swasta, harus ada standar minimal potensinya berapa. Itu yang kami minta dihitungkan oleh BPKP. Sekarang hasilnya sudah ada, tinggal digodok oleh tim. Rencananya, nanti akan kami sayembarakan dan lelang untuk pihak ketiga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan wisata sebaiknya dilakukan secara profesional. “Kalau swasta yang kelola, mereka tiap hari memikirkan bagaimana membuat event, bagaimana mengemasnya. Kalau hanya mengandalkan dinas, sulit, karena banyak urusan lain,” kata Khairul.
Dengan hasil kajian BPKP di tangan, Pemkot Tarakan berencana membuka peluang bagi investor untuk mengambil alih pengelolaan Ratu Intan. Harapannya, pihak swasta dapat menghadirkan program wisata yang berkesinambungan, bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik.
Namun, hingga kini, proses lelang masih dalam tahap persiapan. Pemerintah juga tengah merevisi peraturan daerah terkait besaran sewa agar lebih rasional dan tidak membebani pengelola baru.
“Kemarin sudah dihitung ulang agar sewanya tidak terlalu mahal. Prinsipnya, lebih baik jalan dulu meskipun tarifnya tidak tinggi, daripada tidak jalan sama sekali,” ujar Khairul.
Meski pemerintah berencana melibatkan pihak ketiga, sejumlah kalangan menilai kondisi ini menunjukkan adanya gagal manajemen sejak awal perencanaan. Proyek yang semestinya menjadi magnet wisata baru justru terbengkalai akibat lemahnya tata kelola.
Sorotan juga mengarah pada kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik tanpa strategi operasional yang jelas. Sementara itu, alokasi anggaran daerah sudah terserap sejak tahap pertama pembangunan.
Kasus Ratu Intan Pantai Amal menambah daftar panjang proyek wisata daerah yang terbengkalai di Indonesia. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi, kawasan itu kini justru menjadi simbol salah urus.
Pemerintah Tarakan berharap langkah melibatkan pihak swasta bisa menjadi jalan keluar. Namun, publik masih menunggu bukti nyata, apakah Ratu Intan benar-benar bisa bangkit, atau justru akan menambah catatan kelam pembangunan mangkrak di Kaltara.(*)
