Tanjung Selor – Sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Desa yang dinilai kurang altif mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan konflik lahan. Hal itu diungkapkan perwakilan warga dalam pertemuan dengan perangkat desa, Jumat (12/9/2025).
Menurut Joko Supriadi, Ketua Forum Intelektual Kaltara menyampaikan bahwa seharusnya pihak desa hadir di lapangan untuk memberikan pendampingan, apalagi ketika persoalan yang dihadapi berpotensi menimbulkan kericuhan. Mereka menilai absennya pemerintah desa bisa memicu masyarakat bertindak anarkis karena tidak ada arahan maupun mediasi resmi.
“Harusnya pemerintah desa hadir. Kalau masyarakat bergerak tanpa bimbingan, dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kehadiran itu penting, walau hanya untuk menemani dan mendengar langsung keluhan warga,” ujar Joko Supriadi – Ketua Forum Intelektual Kaltara.
Warga juga menyinggung soal jam kerja perangkat desa yang dinilai tidak maksimal. Mereka menyebut kantor desa sudah sepi sejak pukul 9 pagi, padahal standar pelayanan seharusnya minimal hingga siang hari.
Selain itu, masyarakat meminta agar Kepala Desa turun langsung meninjau lokasi yang dipersoalkan. Mereka menegaskan bahwa persoalan lahan bukan hanya menyangkut kelompok tertentu, melainkan seluruh warga yang memiliki hak.
“Satu orang pun tetap warga desa yang harus dibela. Kalau ada masalah, seharusnya Kepala Desa atau perwakilannya hadir. Tidak harus menunggu banyak orang. Satu orang saja datang mengadu, itu sudah kewajiban desa untuk mendampingi,” tegas warga lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menegaskan harapan agar pemerintah desa segera menunjukkan komitmen dengan turun langsung ke lapangan, paling lambat setelah ibadah Jumat atau keesokan harinya. Mereka juga mengingatkan bahwa jika permasalahan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan timbul konflik lebih besar.
“Kami tidak ingin masalah ini melebar. Tapi kalau masyarakat sudah sampai bentrok, jelas desa akan dianggap abai. Karena itu kami minta ada itikad baik dari Kepala Desa maupun perangkatnya untuk segera hadir,” kata warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak desa disebut masih mempertimbangkan jadwal untuk meninjau lokasi. Warga menegaskan, jika pemerintah desa tetap tidak menunjukkan kehadiran, mereka berencana membawa persoalan ini ke tingkat kecamatan.(*)
