TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama RSUD dr. H. Jusuf SK dan BPJS Kesehatan untuk membahas penerapan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit, bertempat di ruang rapat RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan.
Rapat kerja tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan rumah sakit dan instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan KRIS.
“Kami ingin memastikan bahwa penerapan KRIS nantinya benar-benar siap dijalankan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal,” ujar Achmad Djufrie.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuddin Arfah, Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, serta anggota Komisi IV lainnya, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Dino Andrian, dan Hj. Siti Laela. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Usman, dan Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budi Azis, beserta jajaran staf rumah sakit.
Dalam pemaparannya, pihak RSUD menyampaikan bahwa kebijakan KRIS semula dijadwalkan mulai diberlakukan pada Juni 2025, namun pelaksanaannya mengalami penundaan hingga Desember 2025 karena masih menunggu petunjuk resmi. Meski demikian, pihak rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah persiapan, termasuk penyesuaian fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan.
Salah satu kendala utama yang disoroti dalam penerapan KRIS adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dari pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, maupun BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara meminta agar seluruh pihak terkait segera melakukan koordinasi lintas sektor dan menyusun langkah konkret agar kebijakan KRIS dapat berjalan lancar serta memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Utara.
