NUNUKAN, KALTARA – Kegiatan Sarasehan Perbatasan dengan tema “Sinkronisasi Pengelolaan Tapal Batas Negara dan Batas Kabupaten/Kota untuk Stabilitas Kepastian Hukum dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan” digelar di Say’n Cafe dan Resto, Kabupaten Nunukan, Jumat (27/3/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Nunukan, BEM Sekolah Tinggi Nunukan, LMND, GMNI Nunukan, KNPI, serta sejumlah organisasi lainnya.
Dalam sarasehan tersebut, sejumlah materi strategis dibahas, mulai dari kebijakan pemerintah dalam penegasan dan pengelolaan batas negara serta batas daerah, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga strategi pemerintah daerah dalam menangani persoalan batas wilayah dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, turut dibahas dinamika sosial, aspirasi masyarakat, serta dampak persoalan batas wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa isu perbatasan merupakan topik yang selalu relevan dan dinamis.
“Pembahasan mengenai wilayah perbatasan tidak pernah selesai. Selalu berkembang dan memberikan wawasan baru, baik dari sisi kehidupan sosial masyarakat maupun regulasi dan kebijakan negara,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam satu dekade terakhir, wilayah perbatasan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk dikembangkan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses, dan disparitas wilayah masih menjadi persoalan utama.
“Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan di wilayah perbatasan melalui berbagai program, seperti subsidi ongkos angkut penumpang dan barang, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui sumbangsih ide dan pemikiran,” tambahnya.
Sementara itu, pelaksana kegiatan, Kristianto Triwibowo, menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi wadah untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, sejumlah isu krusial yang mengemuka antara lain tantangan infrastruktur, kebutuhan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional, serta perlunya dukungan anggaran yang proporsional. Selain itu, muncul pula gagasan agar pengelolaan wilayah perbatasan diperkuat melalui kelembagaan khusus setingkat kementerian.
“Kami melihat masih banyak tantangan di lapangan, mulai dari akses yang sulit hingga infrastruktur yang belum memadai. Bahkan untuk mencapai beberapa wilayah perbatasan, masyarakat harus melewati medan berat seperti arus jeram dan jalan berlumpur,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui dialog seperti ini, dapat tercipta ruang literasi publik serta transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan program-program pembangunan di wilayah perbatasan.
“Sudah saatnya wilayah perbatasan menjadi prioritas nasional. Kami dari berbagai organisasi kepemudaan siap mendukung dan mengawal upaya tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sarasehan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.(****)
