SAMARINDA, KALTIM – Aksi demonstrasi jilid II kembali digelar oleh aliansi masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan di Samarinda, Senin (4/5/2026). Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes sebelumnya yang menuntut transparansi dalam proses pembahasan hak angket di DPRD Kalimantan Timur.
Ribuan massa mulai memadati kawasan sekitar gedung DPRD sejak pukul 02.00 WITA dini hari dan bertahan hingga malam sekitar pukul 21.00 WITA. Secara bergantian, para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka, mendesak kejelasan sikap para anggota dewan terhadap hak angket yang dinilai krusial bagi kepentingan masyarakat.
Aksi tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika demokrasi di Kalimantan Timur. Massa yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya sidang hingga menghasilkan keputusan yang berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, di dalam gedung DPRD, sidang hak angket masih berlangsung dan diwarnai dengan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi. Setiap fraksi menyampaikan sikap politiknya terhadap tuntutan yang diajukan, sehingga proses pembahasan berjalan cukup alot dan memakan waktu panjang.
Koordinator aksi menyebutkan bahwa demonstrasi jilid II ini merupakan bentuk tekanan moral kepada para wakil rakyat agar tidak mengabaikan aspirasi publik. “Kami ingin memastikan bahwa hak angket ini benar-benar dibahas secara serius dan tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya di sela-sela aksi.
Pengamanan di sekitar lokasi juga tampak diperketat. Aparat kepolisian bersama petugas terkait berjaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif.
Hingga malam hari, massa aksi masih bertahan sambil menunggu perkembangan hasil rapat di dalam gedung DPRD. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan keputusan yang dihasilkan.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, sekaligus menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Kalimantan Timur.
Jurnalis : Hendra Sitorus
