TANJUNG SELOR – Wakil Duta Besar (Wadubes) Australia, Gita Kamath bersama rombongan meninjau pelaksanaan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Kantor Bersama Samsat Bulungan, Rabu (6/5), sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia dalam peningkatan layanan publik.
Kunjungan ini difokuskan pada penguatan layanan dasar, khususnya inovasi di sektor pajak daerah yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam kegiatan tersebut, Wadubes Gita Kamath didampingi Kepala Bapenda Kaltara, Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si., berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan di Samsat Bulungan.
Tomy menyampaikan bahwa Program SKALA turut mendukung penyusunan regulasi daerah serta pengembangan inovasi pelayanan pajak di Kaltara.
“Melalui Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang programnya khusus di Bapenda Kaltara, Program SKALA ini membantu mendukung penyusunan produk peraturan daerah kita,” kata Tomi.
“Program SKALA ini membantu kita menyusun produk peraturan daerah kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah program SADAR BENUANTA, yaitu layanan pajak kendaraan bermotor yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Melalui program ini, penyandang disabilitas mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor hingga 50–75 persen, dengan layanan yang lebih mudah diakses.
“Tahun ini sudah ada 16 wajib pajak yang menerima keringanan,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda Kaltara juga mengembangkan program Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), yang mengatur objek pajak seperti speedboat dan kapal angkutan barang.
Program ini melibatkan sinergi dengan Kepolisian dan Jasa Raharja serta telah diatur melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tomy menyebutkan, hingga 2025 telah terdata 70 wajib pajak PKAA, terdiri dari speedboat penumpang dan kapal barang. Untuk tahun 2026, kebijakan difokuskan pada kapal barang di atas 10 Gross Tonnage (GT), sementara speedboat di bawah 10 GT diberikan pembebasan.
“Kami masih melakukan pendataan bersama KSOP dan instansi terkait untuk memastikan data akurat,” ujarnya.
Usai peninjauan, Wadubes Australia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan program ini agar terus berlanjut dan diperluas.
Tomy menambahkan, Program SKALA dinilai memberi dampak nyata, terutama dalam meningkatkan akses layanan bagi kelompok disabilitas.
“Program SADAR BENUANTA sangat berdampak terkait disabilitas, dan Kaltara menjadi yang pertama melaksanakan inovasinya dibanding provinsi lain,” pungkasnya. (dkisp)
