TARAKAN, KALTARA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan data secara komprehensif guna mendukung penyusunan rekomendasi DPRD yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring yang digelar di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan, 23–24 April 2026.
Sekretaris Pansus LKPj, Herman, menegaskan bahwa kelengkapan data dari OPD sangat menentukan kualitas rekomendasi yang nantinya diberikan kepada pemerintah daerah.
“Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” katanya.
Pada hari kedua pelaksanaan rapat, pansus menghadirkan sejumlah OPD strategis, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui forum tersebut, DPRD Kaltara melakukan pendalaman terhadap capaian program, penggunaan anggaran, hingga berbagai kendala yang ditemui di lapangan selama tahun anggaran 2025.
Pansus berharap hasil klarifikasi dan sinkronisasi data tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara.(****)
