NUNUKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
Harapan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Selasa (12/5).
Menurut Ingkong, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan strategis.
“Kami berharap adanya pendekatan desentralisasi asimetris, berupa kemudahan regulasi, fleksibilitas kebijakan teknis, hingga penguatan anggaran untuk percepatan pembangunan perbatasan,” ujarnya.
Ia menilai, dukungan afirmatif sangat penting agar pembangunan di wilayah terluar Indonesia dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Dalam jangka panjang, kawasan perbatasan Nunukan diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus hub strategis antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis, melalui penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, kawasan perbatasan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di wilayah utara Indonesia.
Rakor tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. (adv)
