TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Sejumlah anggota DPRD Kaltara turut menyampaikan aspirasi dan kondisi riil masyarakat, terutama terkait tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Persoalan tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Melalui forum tersebut, DPRD mendorong sinkronisasi regulasi dan penerapan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Melalui koordinasi ini, DPRD dan Pemprov Kaltara diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(****)




