MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Intulun, Jumat (20/11/2026) pagi.

Dalam arahannya, Jakaria menekankan bahwa proses penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat dan proporsional. Hal tersebut penting agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi serta kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
“Kalau upahnya terlalu besar, tentu harus kita pertimbangkan juga dampaknya terhadap investasi. Karena itu, harus ada sinkronisasi antara penetapan upah minimum dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau,” ungkap Jakaria.
Ia menyampaikan, berdasarkan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, besaran upah minimum di Kabupaten Malinau diharapkan dapat terus meningkat secara bertahap. Untuk tahun 2027, ia berharap tetap ada kenaikan meskipun tidak terlalu besar.
Lebih lanjut, Jakaria menegaskan bahwa prinsip utama dalam penetapan UMK dan UMSK adalah menemukan titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha.
Melalui rapat pleno tersebut, diharapkan proses penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Malinau Tahun 2027 dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim usaha dan mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau.(****)




