By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Pemkab Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK 2027, Wabup Tekankan Keseimbangan Pekerja dan Pengusaha
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
MalinauPemerintahan

Pemkab Malinau Bahas Penetapan UMK dan UMSK 2027, Wabup Tekankan Keseimbangan Pekerja dan Pengusaha

Redaksi
Last updated: 20 November 2026 15:05
Redaksi
Published: 20 November 2026
Share
SHARE

MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Intulun, Jumat (20/11/2026) pagi.

Dalam arahannya, Jakaria menekankan bahwa proses penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat dan proporsional. Hal tersebut penting agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi serta kemampuan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Kalau upahnya terlalu besar, tentu harus kita pertimbangkan juga dampaknya terhadap investasi. Karena itu, harus ada sinkronisasi antara penetapan upah minimum dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau,” ungkap Jakaria.

Ia menyampaikan, berdasarkan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, besaran upah minimum di Kabupaten Malinau diharapkan dapat terus meningkat secara bertahap. Untuk tahun 2027, ia berharap tetap ada kenaikan meskipun tidak terlalu besar.

Lebih lanjut, Jakaria menegaskan bahwa prinsip utama dalam penetapan UMK dan UMSK adalah menemukan titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha.

Melalui rapat pleno tersebut, diharapkan proses penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Malinau Tahun 2027 dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim usaha dan mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau.(****)

Basket Malinau Sumbang Tiga Emas dan Satu Perak di Porprov II Kaltara 2026
Pemprov Arahkan Lulusan SMA agar Ikut Sekolah Kedinasan
Semarakan HUT ke-9 Kaltara, Gubernur Tetap Semangat Begimpor Tengah Guyuran Hujan
PKT Bontang Diminta Garap Industri di Kawasan PLTA
Setelah Dilantik, Ziyap Langsung Jalankan Visi Misi Kerja
Share This Article
Facebook Email Print
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?