TARAKAN – Sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam melalukan penangganan terhadap persoalan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator penangganan menyebut anggaran penangganan sekitar Rp 2 hingga 3 miliar. Hal itu disampaikan Koordinator Program BKKBN Provinsi Kaltara, Kukuh Dwi Setiawan.
Ia menerangkan, anggaran tersebut difokuskan pada pendampingan keluarga dalam mencatat seperti cattin, ibu hamil, kemudian pasca melahirkan, bayi dan balita harus tercatat itu yang terpenting. Lanjutnya, untuk stunting memang harus sampai ke perut. Persoalan intervensi spesifik harus bisa sampai ke perut. Kemudian, lingkungannya harus bisa dikelola dengan baik terutama sanitasi dan air bersih harus bisa dikawal programnya.
“Supaya intervensina tepat sasaran kemudian program yang disampaikan di berbagai dinas, ada di berbagai kementerian harus sampai kepada kelompok sasaran dan sampai ke perut,” jelasnya.
“Sebenarnya peran penting media penting dalam hal advokasi perubahan perilaku di masyarakat untuk stunting bisa jadi sarana edukasi di masyarakat dalam hal pencegahan maupun penurunan stunting,” jelasnya.
Ditegaskannya, angka stunting berkisar di 27 persen untuk Provinsi Kaltara. tertinggi ada di Kabupaten Nunukan mencapai 29 persen. Kota Tarakan tercatat 25 persen dan berdasarkan hasil survei SSGI Kementerian Kesehatan. Sementara angka persentase itu hanya penunjuk sementara. Ia mencontohkan pada angka 27 persen di Kaltara, itu kejadian tahun 2021 lalu. Yang perlu dikawal yakni di tahun 2022 ini bisa menurun.
