TARAKAN – Sebagai upaya menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ratusan buruh yang tergabung dalam Barisan Buruh Melawan melakukan demonstrasi pada Rabu (02/03/2022) pagi di depan Kantor DPRD Kota Tarakan.
Diketahui, ratusan buruh berasal dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan SP Kahut Kota Tarakan. Dalam aksi tersebut, para buruh membakar kartu BPJS Ketenagakerjaan tiruan sebagai bentuk penolakan keras Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.
“Kami membakar kartu BPJS palsu ini sebagai simbol penolakan dan berharap pemerintah kembali berpikir dan mempertimbangkan ulang aturan yang dinilai menyengsarakan dan memakan hak kami sebagai pekerja,”ungkap Rudi, Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan.
Ia menerangkan, pihaknya tidak meminta revisi melainkan mencabut Permenaker tersebut. Kata dia, Permenaker sama sekali tidak berpihak pada pekerja sebab salah satu poinnya ialah terkait pencairan JHT yang harus menunggu sampai usia 56 tahun.
“Menurut kami uang yang disimpan selama itu murni uang yang dikeluarkan buruh atau pekerja. Kami anggap ini hak kami. Tidak sesuai. Memang pemerintah menerapkan JKP. Jaminan pemberhentian kerja. Tapi perlu diketahui, jaminan itu diterima apabila pekerja di-PHK,”terangnya.
Menurutnya, justru yang kerap terjadi,perusahaan atau pemberi kerja diduga melakukan penyiasatan agar pekerja menyerah dan mengundurkan diri.
Sehingga, ucap dia kalau mengundurkan diri, secara otomatis JKP tidak diterima.
“Hari ini kami kerahkan mengerahkan 1.200-an buruh. Selain Kahutindo juga ada buruh dari SP Kahut KSPSI. Apabila pemerintah tidak segera mencabut aturan ini, kami siap membakar kartu asli BPJS Ketenagakerjaan,”tutupnya.
