JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmennya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, diwujudkan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).
Rombongan dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., didampingi Komisi IV DPR RI Dapil Kaltara, Hasan Saleh tersebut diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., dan Wakil Menteri, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., beserta jajaran di Gedung KKP RI, Jakarta, Jumat (12/9).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan pada bulan Agustus 2025 lalu, dengan agenda kali ini adalah koordinasi dan sinkronisasi program strategis kelautan dan perikanan untuk wilayah Kaltara yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia.
Di hadapan Menteri Trenggono, Wagub Ingkong menyampaikan beberapa permasalahan pokok yang tengah dihadapi di sektor kelautan dan perikanan di Kaltara.
Permasalahan tersebut antara lain belum maksimalnya sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), belum adanya Balai Benih Ikan untuk budidaya laut dan payau, serta perlunya peningkatan fasilitas produksi dan pemasaran untuk hasil perikanan.
“Keterbatasan Pemerintah Daerah di tengah efisiensi anggaran membuat kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadi terbatas. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui KKP,” ucap Wagub Ingkong.
Menyikapi usulan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik dan memberikan respons yang positif dengan meminta Pemprov Kaltara untuk menyusun dokumen teknis yang lebih detail sebagai bahan tindak lanjut dan pengkajian lebih mendalam.
“Kami apresiasi komitmen Pemprov Kaltara. Untuk memastikan usulan ini dapat berjalan, kami akan membentuk Tim Koordinasi antara KKP dan Pemprov Kaltara untuk bersama-sama mengawal setiap program yang diusulkan,” tegas Menteri Trenggono.
Rombongan Pemprov Kaltara yang hadir diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi Syayahdin S. St. Pi., Kepala Dinas PUPR-PERKIM, Ir. Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S. T. M. A. P, serta Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan, Susilawati, S. Hut.
Pembentukan tim koordinasi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis yang tidak hanya memecahkan masalah existing tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kaltara. (dkisp)
