NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., M.M., melantik dan meresmikan 55 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari wilayah Nunukan, Sebatik, dan Seimanggaris, Senin (2/11/2026).
Pelantikan yang dirangkaikan dengan pengucapan sumpah dan janji tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda, Asisten Administrasi Umum, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Nunukan, serta Camat Sebatik.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan meminta seluruh anggota BPD yang baru dilantik untuk menghayati sumpah dan janji yang telah diucapkan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.
Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, anggota BPD diharapkan tidak menyalahgunakan kewenangan, melainkan menjalankan fungsi sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan desa.
“Jabatan tersebut bukan berarti memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemegangnya, tetapi harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” ungkap Irwan.
Ia juga menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus menjadi kewajiban utama, bukan dijadikan sebagai sumber pendapatan.
“Pelayanan terhadap masyarakat desa harus dijadikan sebagai kewajiban, bukan sebaliknya menjadikan pelayanan sebagai sumber pendapatan,” tegasnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat, anggota BPD diminta membangun komunikasi yang harmonis dengan kepala desa dan perangkat desa. Sebagai mitra pemerintah desa, BPD diharapkan mampu bersinergi melalui koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.
Irwan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, anggota BPD perlu meningkatkan pemahaman terhadap berbagai regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk ketentuan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian, pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai aturan serta dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut Irwan, akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pada kesempatan tersebut, Irwan turut menyampaikan ucapan selamat kepada anggota BPD yang baru diresmikan serta apresiasi kepada anggota yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaslikar, S.IP., M.A.P., menjelaskan bahwa keanggotaan BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Penetapannya memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, jumlah penduduk, serta kemampuan keuangan desa.
Helmi menyebutkan, BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi pemerintah desa serta melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
Berdasarkan hasil inventarisasi DPMD Kabupaten Nunukan, terdapat 78 desa yang masa keanggotaan BPD sebelumnya telah berakhir dan telah melaksanakan proses pemilihan atau pengisian anggota BPD sesuai ketentuan.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama DPMD Kabupaten Nunukan. Santunan tersebut merupakan bagian dari program kerja sama perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja di lingkungan desa.(****)
