NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui peninjauan langsung kondisi jalur perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Rabu (7/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Moch. Iqbal Tamher, S.T., M.T., Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, S.H., M.H.
Peninjauan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Infrastruktur Perbatasan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, H. Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).
Rakor tersebut membahas percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, termasuk konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di Kaltara. Agenda tersebut juga mendapat perhatian Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rangka memperkuat kawasan perbatasan dari sisi pertahanan dan perekonomian.
Dalam rakor, Mendagri meminta Kementerian PU menyusun skema teknis serta kebutuhan anggaran untuk mempercepat pembangunan jalan perbatasan.
Berdasarkan proyeksi Kementerian PU, kebutuhan anggaran untuk penuntasan koridor jalan perbatasan di Kaltara diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap pada periode 2027–2029.
Pemetaan skala prioritas dan perkembangan pekerjaan infrastruktur tersebut selanjutnya disiapkan untuk dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Pembangunan konektivitas jalan perbatasan dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat akses pelayanan pemerintah di wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Pemprov Kaltara bersama pemerintah pusat terus melakukan koordinasi agar pembangunan infrastruktur perbatasan dapat dilaksanakan sesuai prioritas dan kebutuhan lapangan.(****)
