Jakarta – Ketua PURT DPD RI yang juga Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), H. Hasan Basri, kembali menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran daerah di Kalimantan Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang berlangsung di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Hasan Basri menegaskan pentingnya pembentukan DOB, terutama di wilayah Sebatik.
Rapat tersebut membahas isu-isu strategis terkait otonomi daerah, pemerintahan, pembangunan daerah, dan evaluasi pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan itu, Hasan Basri menyampaikan pandangannya terkait pemekaran wilayah, terutama Sebatik, yang dianggapnya memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia di bagian utara Kalimantan.
“Pak Wamen, Sebatik itu sudah keluar ampresnya sejak zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), namun sampai saat ini belum ada langkah konkret. Sebatik adalah beranda terdepan Indonesia di Kaltara, di depan itu Malaysia. Oleh karena itu, harus ada sistem yang baik melalui DOB di sana. Ini harus menjadi prioritas,” tegas Hasan Basri dalam video unggahannya.
Selain Sebatik, Hasan Basri juga menyoroti perlunya pemekaran Tanjung Selor menjadi kota madya, mengingat statusnya yang saat ini masih sebagai kecamatan. Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan undang-undang, ibu kota provinsi seharusnya berada di kota, sementara Tanjung Selor masih berstatus kecamatan.
“Di samping 5 kabupaten lainnya, Tanjung Selor yang menjadi ibu kota Kaltara masih berstatus kecamatan. Berdasarkan undang-undang, ibu kota provinsi itu harus berada di kota. Ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Hasan Basri.
Hasan Basri berharap agar Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, segera memberikan perhatian serius terhadap usulan pemekaran ini agar pembangunan dan pemerintahan di Kaltara dapat berkembang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, yang turut mendengarkan dan merespons aspirasi yang disampaikan oleh Hasan Basri.
