TANJUNG SELOR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan keterlibatan dua anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam aksi pengeroyokan terhadap seorang ketua kelompok tani di salah satu kafe di Tanjung Selor.
Menurut HMI, peristiwa tersebut bukan hanya mencerminkan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan moral yang merusak martabat lembaga legislatif serta kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Ketua HMI Cabang Tanjung Selor, Zulfikar, menilai bahwa kasus ini menggambarkan kemerosotan etika dan tanggung jawab moral di kalangan pejabat publik.
“Wakil rakyat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan pelaku kekerasan. Jika benar dugaan ini, maka tindakan tersebut tidak hanya memalukan, tetapi juga menunjukkan krisis moral di tubuh DPRD Bulungan,” tegas Zulfikar, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh dua legislator tersebut telah mencederai nilai-nilai kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan.
HMI Cabang Tanjung Selor meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan dan tanpa intervensi politik. Zulfikar menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
“Kekuasaan tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku kekerasan. Jika lembaga DPRD membiarkan tindakan seperti ini tanpa sanksi moral dan etik, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan runtuh,” ujarnya.
Selain itu, HMI juga mendesak pimpinan DPRD Bulungan dan Badan Kehormatan (BK) Dewan untuk segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dua anggotanya.
“Setiap anggota dewan harus sadar bahwa mandat yang mereka emban berasal dari rakyat, bukan dari hawa nafsu dan arogansi kekuasaan,” tegasnya lagi.
HMI menilai bahwa kejadian ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pejabat publik di Bulungan agar kembali menjunjung tinggi nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial.
“Rakyat tidak butuh wakil yang berotot, tapi berakal sehat. Tidak butuh yang pandai berkelahi, tapi yang pandai memperjuangkan,” tutup Zulfikar.
Kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret dua anggota DPRD Bulungan ini sebelumnya dilaporkan ke Polda Kalimantan Utara dan kini masih dalam tahap penyelidikan. Publik pun menanti langkah hukum dan etik yang akan diambil terhadap para pihak yang terlibat.
