NUNUKAN – Menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati di Nunukan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan menilai momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi yang jujur, objektif, dan terbuka terhadap arah serta prioritas pembangunan daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menegaskan bahwa salah satu indikator paling konkret dalam menilai kinerja pemerintah daerah adalah kondisi pembangunan di wilayah perbatasan pedalaman Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, kawasan tersebut bukan sekadar entitas administratif, melainkan beranda terluar negara yang mencerminkan sejauh mana kehadiran dan keberpihakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Wilayah perbatasan pedalaman tidak boleh terus menjadi narasi pinggiran. Di sanalah wajah keberanian politik pemerintah daerah diuji. Jika pembangunan belum menyentuh secara nyata, maka ada yang perlu dievaluasi secara serius,” ujar Andi Baso.
Ujian Kepemimpinan dan Keberanian Politik
HMI Cabang Nunukan memahami bahwa sebagian kewenangan strategis berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, Andi Baso menilai keterbatasan kewenangan tidak dapat dijadikan alasan berulang atas ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat perbatasan.
“Kepemimpinan daerah diuji bukan ketika kewenangan lengkap tersedia, tetapi ketika mampu memperjuangkan kepentingan rakyat lintas batas kewenangan dan kepentingan politik,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Nunukan menyampaikan sejumlah pandangan politik, di antaranya:
1. Wilayah perbatasan pedalaman harus menjadi prioritas strategis pembangunan daerah, bukan sekadar wacana atau agenda pelengkap menjelang momentum politik.
2. Eksekutif daerah dituntut menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan berani, termasuk dalam memperjuangkan anggaran, program, dan kebijakan ke pemerintah pusat dan provinsi secara konsisten dan terukur.
3. DPRD Kabupaten Nunukan memiliki tanggung jawab politik dalam memastikan fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi berpihak pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan pedalaman.
4. Ketimpangan pembangunan yang berulang berpotensi melahirkan ketidakpuasan publik dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi daerah.
HMI Cabang Nunukan menegaskan posisinya sebagai kekuatan sosial yang independen dan kritis, siap mendukung langkah nyata pemerintah yang berpihak pada pemerataan pembangunan, sekaligus mengingatkan jika komitmen tersebut bergeser dari kepentingan rakyat.
Di sisi lain, HMI Cabang Nunukan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berupaya mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan pedalaman, baik unsur pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga elemen pemuda dan masyarakat sipil.
Menurut Andi Baso, menghadirkan pembangunan di wilayah terluar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, koordinasi lintas kewenangan, serta ketulusan dalam menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Setiap langkah untuk membuka akses, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, dan memperjuangkan anggaran bagi wilayah pedalaman patut dihargai sebagai bagian dari proses panjang membangun daerah perbatasan yang lebih adil dan berdaya saing,” katanya.
HMI meyakini bahwa pembangunan yang merata hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh elemen daerah. Kritik yang disampaikan, lanjutnya, bukan bentuk penolakan, melainkan wujud kepedulian agar komitmen pembangunan benar-benar diwujudkan secara terukur dan berkelanjutan.
Momentum satu tahun kepemimpinan Bupati Nunukan ini diharapkan menjadi titik refleksi bersama, bukan untuk saling menyalahkan, melainkan memperkuat komitmen kolektif bahwa wilayah perbatasan pedalaman bukan sekadar simbol geografis, tetapi amanah konstitusional yang harus diperjuangkan secara nyata.
“Pada akhirnya, pembangunan yang adil di wilayah terluar adalah cermin keberanian, integritas, dan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kehormatan daerah serta kedaulatan negara,” tutup Andi Baso.
