TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Kaltara.
Atas pencapaian tersebut, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dinilai berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah secara konsisten.
Hasil audit BPK RI tersebut diserahkan oleh Raden Yudi Ramdan Budiman selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI kepada Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir dan Muddain, turut memberikan dukungan atas upaya pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Capaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara. (****)
