TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diterima langsung Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltara, Senin (8/6/2026).
Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Opini WTP ini. Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Zainal.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bagian penting dari proses evaluasi dan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Kaltara, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, BPK memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga auditor, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Pemprov Kaltara berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Dengan raihan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut, Pemprov Kaltara optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat seiring upaya pemerintah mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkualitas. (****)
