Nunukan – Keluarga korban dugaan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 3 tahun di Nunukan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya proses hukum. Mereka menilai berkas perkara yang belum juga dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan berpotensi menghambat jalannya kasus, padahal masa penahanan tersangka segera berakhir.
Ibu korban, sebut saja Yu, pertama kali menyadari kejanggalan pada 11 Mei 2025, ketika putrinya Mawar (bukan nama sebenarnya) mengeluh sakit di bagian kemaluan setiap kali buang air kecil. Kondisinya memburuk hingga demam tinggi. Pada 14 Mei 2025, setelah pemeriksaan di puskesmas, Mawar akhirnya berani bercerita bahwa dirinya dilecehkan oleh tetangganya yang akrab disapa “Om Ayam”.
“Kami tidak berpikir dua kali, langsung lapor polisi. Kami ingin pelaku segera ditangkap dan anak kami mendapatkan keadilan,” ujar Yu dengan suara bergetar.
Laporan itu kemudian tercatat dengan Nomor: LP/B/51/V/2025/SPKT/POLRES NUNUKAN/POLDA KALTARA. Penyidik Polres Nunukan bergerak cepat hingga akhirnya pada 16 Mei 2025, terduga pelaku berinisial M alias Muj, seorang honorer di salah satu dinas Pemkab Nunukan, berhasil ditangkap.
Bukti dan Trauma Korban
Sejak saat itu, keluarga mengikuti setiap tahapan hukum dengan harapan kasus ini segera tuntas. Mawar menjalani serangkaian pemeriksaan medis maupun psikologis, termasuk visum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga tiga kali. Semua proses didampingi psikolog dan pekerja sosial.
“Anak saya harus bolak-balik diperiksa. Semua hasil visum konsisten, menunjukkan ada tindak pidana. Dalam setiap BAP, dia selalu menyebut ‘Om Ayam’ sebagai pelaku,” jelas Yu.
Bahkan, dalam pemeriksaan psikolog klinis, Mawar mempraktikkan kembali bagaimana pelaku melakukan perbuatannya. Hasil diagnosa menyatakan korban mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).
“Anak saya trauma berat. Saat melihat foto pelaku saja, dia langsung ketakutan dan menangis,” tambah Yu.
Kekhawatiran Keluarga
Meski bukti dianggap kuat, hingga kini berkas perkara masih berstatus P-19 di kejaksaan. Penyidik disebut sudah dua kali melimpahkan berkas, terakhir pada 2 September 2025, namun belum dinyatakan lengkap.
“Kami sudah bolak-balik koordinasi, tapi belum ada petunjuk tambahan yang jelas dari jaksa,” keluh Yu.
Keluarga semakin cemas karena masa penahanan tersangka akan berakhir pada 12 September 2025. Mereka khawatir tersangka bisa bebas jika perpanjangan tidak dilakukan dan berkas tidak segera dinyatakan lengkap.
“Kami sangat takut. Anak saya sudah jadi korban, jangan sampai pelaku lepas begitu saja. Keadilan untuk anak kami jadi terancam,” ujarnya.
Menunggu Kepastian Hukum
Keluarga berharap aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam menangani kasus ini. Proses hukum yang cepat dan adil diyakini menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan korban serta keluarga.
Media ini telah berupaya mengonfirmasi kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Miranda Damara, SH yang menangani perkara ini. Namun, yang bersangkutan tengah menjalani dinas luar.
“Ok, nanti satu pintu dari Kasi Intel ya,” jawab Miranda singkat melalui pesan singkat, seraya menyebut konfirmasi akan dilakukan melalui Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Nunukan yang juga sedang bertugas di luar daerah.(*)
