BorneoNewsJournalist.co.id – Tidak terasa sudah 2 tahun berlalu pasca Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang rencananya akan dioperasikan oleh perusahaan join venture antara PT Kayan Patria Pratama Indonesia dan Sarawak Energi Berhad Asal Malaysia.
Meskipun Proyek pembangunan PLTA Mentarang sudah mulai berjalan, namun pengawalan pengamanan masih berprogres pada proses pelepasan lahan dan studi ganti kerugian. Ada beberapa klaim kepemilikan dari komunitas masyarakat, dan prosesnya masih berjalan.
“Tentu hal ini menjadi PR bersama, khususnya bagi pemerintah maupun POLRI agar prosesnya bisa berjalan dengan baik” Ungkap Bapak Paulus Selaku Ketua Adat Lundayeh Kabupaten Malinau.
“Sebagai Ketua Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau sangat berharap Masyarakat Malinau dapat menjaga Situasi Keamanan di Malinau sehingga Perkembangan Kemajuan Pembangunan Wilayah dan Perkembangan Perekonomian Masyarakat Malinau dapat semakin maju kedepannya untuk kesejahteraan Masyarakat malinau” Ujar Sang Ketua Adat saat di Temui dikediamannya.
“Yang jelas, saya selaku Ketua Adat siap dampingi POLRI sekaligus menjadi jembatan antara Pemerintah, Perusahaan dengan Masyarakat dalam permasalahan ini” ungkapnya.
Saat ini Masyarakat di Kabupaten Malinau dihadapkan pada Pembangunan PLTA yang berada di Sungai Mentarang yang merupakan salah satu PSN (proyek strategis nasional) Pemerintah yang menjadikan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu Kabupaten yang semakin berkembang dan maju kedepannya.
