TARAKAN – Upaya Kota Tarakan untuk mendapat gelar Kota Layak Anak (KLA) mengalami rintangan berat. Lantaran terus bertambahnya kasus pelecehan terhadap anak. Hal itu juga ditambah dengan maraknya praktik eksploitasi di Kota Tarakan.
Melihat kondisi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Tarakan, Mariyam menerangkan, sejauh ini pemerintah telah berupaya dengan maksimal dalam mendapat gelar KLA. Meski begitu, harus diakui bertambahnya kasus asusila pada anak membuatnya cukup sulit mengontrol hal tersebut.
“Kalau secara fisik kita layak, kita berupaya. Kalau persoalan pelecehan kan bukan bagian dari kategori yang cukup menjatuhkan karena itu sebagian kecil dari indikator yang kita lakukan. Terdapat 24 indikator, seperti halnya sekolah dari sisi infrastruktur gedung SD, SMP SMA yang layak,”terangnya.
Selain itu, ia menjelaskan upaya pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, dinilai telah berjalan baik. Lanjutnya, pihaknya cukup kesulitan untuk beroleh data dari instansi vertikal tersebut meski ia telah bersurat. Dibanding dari OPD di lingkungan Pemkot Tarakan, lanjutnya, hal itu jauh lebih mudah.
“Seperti pojok anak di setiap tempat pelayanan publik, Puskesmas dan juga tempat tahanan Lapas khusus anak disertai kegiatan yang ramah anak. Kesemuanya ia inginkan dapat diperoleh dari instansi terkait dengan penguatan dokumen serta dokumentasi,”pungkasnya.
