MEDAN – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menyatakan kekecewaan mereka terhadap kesiapan sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumatera Utara. Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, mengungkapkan bahwa masih banyak venue yang belum rampung 100 persen pembangunannya, termasuk stadion utama yang akan digunakan untuk pertandingan atletik dan acara penutupan.
“Untuk perhelatan besar dan berskala nasional seperti PON, kami kecewa dengan kesiapan sarpras yang ada. Hingga saat ini, terutama stadion utama yang digunakan untuk pertandingan atletik, selain acara penutupan, belum selesai pembangunannya,” kata Hasan Basri kepada wartawan saat menonton pertandingan bulutangkis di GOR PBSI Medan, Selasa (10/9/2024).
Hasan Basri juga menyoroti kondisi GOR PBSI Medan, tempat berlangsungnya pertandingan cabang bulutangkis, yang menurutnya memiliki pencahayaan yang baik namun suhu udara yang panas. AC yang ada tidak cukup untuk membuat suhu menjadi nyaman karena kipas angin yang ada di beberapa tiang tidak berfungsi.
“Kondisi tidak nyaman ini akan berpengaruh pada stamina atlit yang sedang berlaga. Mereka jadi cepat berkeringat dan lelah. Untungnya saya melihat kondisi ini tidak mengurangi semangat mereka untuk berlaga,” ungkap senator Kalimantan Utara itu.
Dedi Iskandar Batubara, anggota DPD RI asal Sumut, menambahkan bahwa hingar-bingar pesta demokrasi seperti Pemilu, Pilpres pada Februari lalu dan Pilkada yang akan digelar pada November mendatang, seharusnya tidak menjadi penghalang kesiapan tuan rumah pada PON XXI.
“Yang saya ketahui, memang terjadi beberapa penyesuaian anggaran untuk PON di Sumut. Bukannya bertambah justru berkurang, terutama yang bersumber dari APBN,” katanya.
Dedi menekankan bahwa jika semua pihak di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota memiliki visi dan misi yang sama tentang pentingnya PON, maka dinamika politik yang tinggi tidak akan menjadi kendala.
“Dengan koordinasi, sinergi dan komunikasi yang baik, semua persiapan akan selesai tepat waktu. Grand desain besar yang harus di ke depankan adalah, bahwa PON sebagai ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga dan menjaring bibit atlet potensial,” tegas Dedi.
Kekecewaan juga diungkapkan oleh M Muslim Yatim dan Hafidh Asrom, senator asal Sumatera Barat dan DI Jogjakarta. Mereka mengungkapkan keluhan kontingennya atas fasilitas penginapan yang tidak berstandard sama.
“Beberapa atlet ditempatkan di hotel yang tidak berbintang. Sebagian atlet putri DI Yogyakarta bahkan harus berhadapan dengan kebocoran di kamarnya saat hujan datang beberapa hari lalu,” ungkapnya.
Komite III DPD RI juga menekankan pentingnya maintenance venue yang telah dibangun usai perhelatan PON XXI. Mereka mengulang dan menegaskan amanat Presiden Joko Widodo pada pembukaan PON, pemerintah daerah harus bisa merawat seluruh venue yang telah dibangun dan direnovasi untuk gelaran PON XXI di Aceh dan Sumut.
“Berbagai fasilitas tersebut juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga agar mampu berprestasi di kancah nasional dan internasional,” tegasnya.
Untuk PON XXII mendatang, sudah ada beberapa provinsi yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, di antaranya Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun kabarnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi tuan rumah pada PON XXII tahun 2028 mendatang.
“Jika memang sudah ditetapkan demikian, kami berharap kedua provinsi tersebut dapat mempersiapkan diri sejak jauh hari. Akan tetapi jika perihal kerjasama, koordinasi dan sinergi menjadi persoalan, perlu dipertimbangkan penyelenggaraan PON mendatang hanya di satu provinsi saja,” tandas Hasan Basri.
