Malinau, KALTARA – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa validitas data merupakan faktor paling krusial dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah.
Hal ini disampaikannya saat melaunching Portal Satu Data Indonesia (SDI) Malinau, sebuah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data dari berbagai OPD agar lebih akurat, seragam, dan mudah diakses. Acara ini launching ini dilaksanakan di ruang Lobby Kantor Bupati, pada Jumat (12/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Wempi mengatakan bahwa kehadiran portal ini selaras dengan salah satu dari lima program inovasi daerah, yaitu Smart Government, serta diperkuat oleh tiga regulasi yang memayunginya.
Ia menegaskan bahwa sistem data yang baik tidak boleh menampilkan informasi yang berbeda antar OPD.
“Yang paling penting dalam sebuah data adalah kevalidan. Data yang valid itulah yang bisa dipakai untuk kepentingan perencanaan dan kebijakan. Satu data itu berarti data yang sama, bukan banyak data yang berbeda,” tegas Bupati.
Bupati juga menyoroti masih ditemukannya data yang tidak sinkron antara OPD maupun data lapangan, terutama terkait program-program strategis seperti penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, Kabupaten Malinau memiliki sekitar 5.000 warga miskin, meskipun berbagai program bantuan dan pemberdayaan telah digulirkan secara masif.
“Kita sudah memberikan jaminan sekolah, kesehatan gratis, bantuan bibit, alat pertanian, bedah rumah, bahkan biaya pemulangan jenazah pun kita urus. Tapi kenapa angka kemiskinan masih ada? Apakah datanya yang salah, atau kebijakan kita yang salah? Ini yang harus kita kejar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dengan APBD yang sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat, ketidaktepatan data akan berdampak besar pada efektivitas program maupun belanja daerah.
Bupati Wempi meminta seluruh kepala OPD dan operator data (PIC) untuk bekerja lebih serius, disiplin, dan rutin melakukan pelaporan. Ia menegaskan bahwa setiap OPD harus memiliki admin data yang benar-benar memahami tugasnya.
“Kalau PIC-nya dipindah, harus ditempatkan lagi di bidang yang sama. Karena mereka sudah dilatih berkali-kali. Kalau data yang kalian kelola tidak valid, maka data yang diterima Kepala Dinas juga tidak valid, dan data yang sampai ke saya lebih parah lagi,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti lemahnya penyajian informasi publik melalui website resmi maupun mesin pencarian. Ia memberi contoh sederhana tentang data hotel, pasar, hingga informasi wisata Malinau yang belum tersaji dengan baik.
Ia meminta para asisten dan Sekda untuk memastikan seluruh OPD mendukung penuh Portal Satu Data Malinau. Mulai Januari 2026, pemerintah akan mulai mengevaluasi OPD yang tidak menyajikan data secara lengkap dan tepat waktu.
“Saya mendukung penuh Portal Satu Data Malinau ini, bukan hanya di atas kertas tapi dalam implementasinya. Data harus bisa diakses cepat, mudah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena melalui data yang valid, kebijakan yang kita ambil juga akan tepat sasaran,” tutup Bupati.(****)
