TARAKAN, KALTARA – Pimpinan Media Grup Kaltara sekaligus pemilik salah satu televisi lokal di Kalimantan Utara, Muhammad Reza, menilai program Public Service Obligation (PSO) bidang pers yang dijalankan LKBN Antara bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) sangat efektif dalam memperkuat penyebaran informasi hingga ke daerah pelosok.
Reza menyampaikan apresiasinya kepada LKBN Antara dan tim Komdigi yang telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan koordinasi PSO bidang pers di Kalimantan Utara. pada selasa, (26/11/2025)
“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Antara dan Komdigi atas pelaksanaan kegiatan ini. Kemitraan yang terjalin selama ini sangat baik dan memberikan dampak positif bagi media lokal,” ujarnya.
Menurut Reza, banyak program pemerintah pusat yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Melalui PSO, kerja sama antara media lokal dengan Antara mampu menjembatani kesenjangan tersebut.
“PSO ini sangat bermanfaat karena masih banyak program pemerintah yang tidak tersalurkan dan tidak sampai ke masyarakat. Dengan PSO, informasi nasional bisa lebih mudah dijangkau masyarakat melalui media lokal,” jelasnya.
Reza juga mencontohkan kondisi di wilayah sekitar Tanjung Selor yang meski dekat secara geografis, namun masih terdapat kantong-kantong permukiman yang minim akses informasi.
“Ada wilayah yang sangat dekat dengan Tanjung Selor, namun informasi dari pusat, terutama yang disampaikan Antara, tidak sepenuhnya sampai. Dengan PSO dan dukungan media lokal, informasi itu bisa menjangkau masyarakat hingga pelosok,” katanya.
Ia berharap program PSO dapat terus diperluas dan ditingkatkan mengingat Kalimantan Utara memiliki banyak wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang membutuhkan pemerataan informasi.
“Melalui PSO ini, program-program pemerintah yang disalurkan melalui Antara dapat benar-benar sampai ke masyarakat pelosok, khususnya di Kalimantan Utara,” pungkas Reza.
Program PSO bidang pers menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, mendidik, dan relevan, terutama di daerah 3T seperti Kaltara.(BNJ)
