TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat langkah menuju eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) pada tahun 2030 melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kebijakan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Petunjuk Teknis Integrasi ATM dan Kebijakan Nasional Terkait ATM Tingkat Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Senin (11/5).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa persoalan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan semata, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Masalah ini berkaitan dengan kemiskinan, lingkungan, kualitas hunian, hingga ketenagakerjaan. Jadi tidak bisa ditangani sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menilai penanganan ATM membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan sektor non-pemerintah agar target eliminasi tahun 2030 dapat tercapai secara optimal.
Menurutnya, pola kerja sektoral harus segera diakhiri dan digantikan dengan sinergi lintas instansi, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Workshop yang melibatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan program ATM ke dalam dokumen pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, hingga penganggaran tahunan.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga mendorong peran dunia usaha dan Baznas dalam mendukung edukasi serta pembiayaan program kesehatan masyarakat.
Denny berharap upaya bersama tersebut dapat melahirkan generasi Kaltara yang sehat, unggul, dan mampu bersaing di masa depan.
“Mari kita perkuat kolaborasi dan sinergi bersama demi Kaltara yang sehat, maju, dan memiliki generasi unggul,” pungkasnya. (Adv)
