TARAKAN – Persoalan sengketa Tanah kembali terjadi antara Masyarakat dan TNI Angkatan Laut (AL) Lantamal XIII Tarakan di sebuah area Bumi Perkemahan Binalatoeng. Aksi masyarakat disebabkan adanya penghalangan yang dilakukan TNI AL kepada masyarakat yang hendak meninjau lahan miliknya yang diduga masuk dalam area prmbangunan aset TNI AL Lantamal XIII Tarakan.
Dalam aksi tersebut, masyarakat juga melakukan blokade jalan yang membuat lumpuhnya arus lalu lintas di Kelurahan Pantai Amal. Salah satu warga yang memiliki tanah di dalam Bumi Perkemahan Binalatoeng, Jefri Loboran menerangkan pihaknya terkejut pada Senin, 19 September 2022 sore mendapati adanya penjagaan di lokasi Bumi Perkemahan. Padahal ia hendak masuk untuk mengecek lokasi usaha miliknya sendiri dalam bentuk kandang ayam.
“Saya heran, Katanya ada kegiatan saya tanya apa. Mereka (TNI AL) tidak mau jelaskan, jadi saya kemarin diberikan limit waktu,”kata dia.
Ia menjelaskan sudah memiliki usaha kandang ayam itu selama 3 tahun lamanya. Sebelum membangun ia juga tidak mendapatkan intimidasi atau teguran dari pihak TNI AL untuk tidak membangun di area tersebut.
“Saya membeli tanah itu pada tahun 2005 dengan luas 15×40 meter dan kondisi saat itu yang masih hutan belantara. Saat ini saya memegang surat kepemilikan berupa peta bidang. Saya tidak rela kalau tanah milik saya diambil begitu saja,”ungkapnya.
Ia menerangkan, tahun 2020 silam, ia hendak meningkatkan surat tanahnya menjadi sertifikat. Namun hal itu ditolak lantaran masuk wilayah rimba atau hutan kota. Kendati begitu, pihaknya sudah melakukan komunikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ditegaskannya lokasi tersebut bukanlah lahan TNI Angkatan Laut.
“Katanya mau dibuat MCC, setelah itu langsung datang plang tulisannya tanah ini milik angkatan laut kan tidak masuk akal,” tegasnya.
