Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, dengan alokasi dana APBN 2025 mencapai lebih dari Rp58 triliun. Namun, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 78 persen dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di daerah penghasil minyak dan gas bumi tersebut.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belanja Kaltim ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun dengan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah itu, DBH yang semula diharapkan sebesar Rp6,9 triliun terancam hanya tersisa Rp1,5 triliun pasca-pemangkasan. Artinya, Kaltim berpotensi kehilangan lebih dari Rp5,4 triliun dana pembangunan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar diskusi publik bertema “Keadilan Fiskal untuk Kaltim” pada Minggu, 5 Oktober 2025, di Graha Pergerakan, Jl. HM Rifaadin, Samarinda.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, legislator Kukar Desman Minang, akademisi Universitas Mulawarman Ridwan Idris, pegiat kebijakan publik Asman Azis, dan Ketua TWAP Samarinda Syaparuddin.
Sekretaris Alumni PMII, Rusdiono, menegaskan bahwa DBH seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah penghasil, bukan justru dikurangi secara drastis.
“Kami ingin memastikan DBH benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kaltim. Karena itu, kami menginisiasi diskusi publik bertema keadilan fiskal,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut tidak hanya membahas keadilan pembagian hasil pertambangan, minyak, dan gas, tetapi juga akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan kebijakan fiskal yang lebih adil.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan seruan kolektif bagi Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperjuangkan hak-hak fiskal daerah,” tambah Rusdiono.
Ia juga mengundang masyarakat luas, khususnya alumni dan kader PMII, untuk turut hadir dalam agenda tersebut. Diskusi ini diharapkan menjadi ruang rutin bagi PMII membahas isu-isu strategis daerah, sekaligus memperkuat kesadaran bersama bahwa pembangunan di Kaltim memerlukan distribusi hasil yang berkeadilan.(*)
Reporter : Hendra Sitorus
Editor : Hendrik Hakun
