TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Forum Advokasi Brief Peran dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/5).
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, mewakili Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, Denny menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kaltara dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari kualitas belanja publik yang belum optimal hingga ketimpangan akses layanan dasar antarwilayah.
Menurutnya, hasil kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia bersama program SKALA menunjukkan adanya fenomena Low Growth–High Spending, yakni tingginya belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan layanan dasar.
“Belanja daerah relatif tinggi namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” ujar Denny.
Sebagai langkah tindak lanjut, sebelumnya SKALA telah menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan yang menghasilkan 10 policy brief final dari berbagai sektor strategis, seperti fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan dan perikanan, air minum, hingga pembangunan inklusif.
Dokumen kebijakan tersebut disusun oleh aparatur dari sejumlah perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Namun demikian, Denny menilai pemanfaatan dokumen tersebut masih belum maksimal karena belum adanya forum resmi untuk mempresentasikan hasil rekomendasi kepada para pemangku kepentingan utama.
Selain itu, tata kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Kaltara juga dinilai masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” katanya.
Melalui forum yang berlangsung selama dua hari ini, Pemprov Kaltara berharap tercipta komitmen bersama dalam mengintegrasikan rekomendasi policy brief ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.(****)
