By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Pengamat Harapkan Pemerintah Selesaikan Vaksinasi Sebelumnya Bebaskan Aktivitas
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
KaltaraTarakan

Pengamat Harapkan Pemerintah Selesaikan Vaksinasi Sebelumnya Bebaskan Aktivitas

Redaksi
Last updated: 9 Oktober 2021 22:52
Redaksi
Published: 9 Oktober 2021
Share
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
SHARE

TARAKAN – Hingga saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV masih dilangsungkan. Kendati begitu, sebagian besar masyarakat telah merasa jenuh karena menjalani aktivitas dengan pembatasan sosial berkepanjangan.
Sehingga tidak mengherankan jika tingkat ketakutan masyarakat terhadap covid-19 telah menurun.

Menanggapi fenomena tersebut, Akademisi Kesehatan Universitas Borneo Tarakan (UBT) Sulidah, S.Kep. Ns. M.Kep mengakui jika pembatasan sosial berkepanjangan menimbulkan kejenuhan masyarakat. Namun menurutnya, sebagai upaya membebaskan kehidupan dari covid-19 masyarakat harus dapat sedikit bersabar dengan tetap menjalankan aktivitas seperti saat ini sampai proses vaksinasi telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Karena menurutnya, vaksinasi masih dianggap cukup efektif dalam menahan penularan covid-19.

“Dalam Pandangan saya ada dua hal yang menjadi faktor penentu. Yang pertama tentu saja adalah percepatan vaksinasi covid-19 itu sendiri. Yang sampai saat ini setahu saya masih kisaran 30an menuju 40 persen. Saya kira hal itu masih cukup jauh dari terget minimum untuk bisa mencapai hard imuniti,”ujarnya, (7/10).

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Karena untuk mencapai Hard Imuniti itu, minimal 70 persen seluruh warga itu sudah tervaksinasi. Yang kedua, selain vaksinasi tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan protokol Kesehatan (Prokes). Apalagi di masa-masa saat ini, vaksinasi masih belum tuntas, masih dalam perjalanan menuju setengah dari target yang diharapkan secara minimalnya,”sambungnya.

Dijelaskannya, percapatan vaksinasi yang didukung dengan dengan disiplin prokes, membuat covid-19 tidak memiliki celah menular secara luas. Sehingga menurutnya, vaksinasi yang gencar dilakukan dapat membantu mempercepat berakhirnya pandemi covid-19.

“Maka tentu saja pelaksanaan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu, menjadi sesuatu yang penting meskipun kita tahu sekarang sudah ada di dalam penurunan jumlah kuantitas dan kualitas kasusnya. Itu sudah menurun bahkan cenderung landai,”tuturnya.

“Tapi, kita juga perlu memperhatikan beberapa prediksi yang pernah disampaikan oleh para epegimolog yang mengatakan bahwa pandemi ini, bisa terjadi karena penurunan atau pelandaian kasus ini menjadi sinyal bahaya kalai masyarakat kembali abai, terhadap pelaksanaan Prokes,”lanjutnya.

Dibeberkannya, saat ini kondisi aktivitas belum masih memiliki potensi terjadinya ledakan penularan. Hal itu sesuai peringatan WHO kepada Indonesia beberapa waktu lalu. Sehingga oleh sebab itulah, menurutnya pemerintah enggan mencabut status PPKM di sejumlah daerah.

“Prediksinya adalah bahwa kemungkinan November – Desember itu, akan bisa terjadi, ledakan kasus baru. Ini menjadi gelombang atau tsunami ketiga, kasus covid-19 di Indonesia,”tukasnya

“Oleh karena itu memang, saya berharap pemerintah tidak mengendurkan, pengawasan prokes. Yang sampai saat ini sudah cukup bagus. Kalau untuk psikal distancingnya, itu kita mengakui cukup sulit dilakukan,”tutupnya.

Menkes Terbitkan Rekomendasi Prodi Kedokteran
4.288 Rokok Ilegal Berhasil Diamankan Polda Kaltara
TMMD ke-130 di Tarakan Resmi Dimulai, Sasar Jalan Hingga Program Gizi Warga Tarakan
Dianggap Menciderai Demokrasi, IJTI Minta Kekerasan Jurnalis di Sumut Diusut Tuntas
Kecam Postingan Memecah Bela, IPSS Harapkan Kepolisian Tangkap Pemilik Akun
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?