TARAKAN – Sebagai kewajiban pengabdian kepada masyarakat, Kademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan memberikan edukasi salah satunya kepada insan pers di Kota Tarakan. Edukasi ini disampaikan menyoal peran kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum yang tentu menjadi sangat penting untuk kaum jurnalis. Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan, Yasser Arafat memaparkan perihal peran pancasila dalam hukum di Indonesia
Kegiatan penyuluhan dan sosialiasi ini diharapkan seluruh jurnalis termasuk yang tergabung sebagai anggota PWI Tarakan Kalimantan Utara menjadi bekal saat mengkritisi satu kebijakan.
“Teman-teman wartwan bisa menjadikan Pancasila sebagai batu ujinya, sebagai paradigma dalam mengkritisi pemerintah. Ini wujud pengabdian kepada masyarakat yang biasa dilakukan dosen. Salah satunya melakukan sosialisasi jika berbicara pengabdian hukum, penyuluhan hukum,” ungkap Yasser Arafat.
Dalam hal ini menyasar insan pers karena dipahami saat ini pers bagian dari tonggak demokrasi di negara Indonesia. Salah satu pilar demokrasi di Indonesia adalah pers yang memainkan kontrol sosial. Dalam menjalankan peran kontrol sosial, pers dituntut kritis terhadap regulasi maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini kepada wartawan, anggota PWI Tarakan, sudah memiliki modal ketika mengkritisi satu kebijakan, satu regulasi, itu berparadigma Pancasila, berdasarkan pada nilai-nilai pancasila,” beber Yasser Arafat usai kegiatan sosialisasi.
Termasuk salah satunya, bagaimana mengoperasionalkan kedudukan Pancasila yang selama ini sebagai sumber dari segala sumber hukum.
“Salah satunya dengan membuat kajian mendalam mengenai Pancasila dan kemudian membuat indikator misalnya kebijakan A atau regulasi A bertentangan dengan sila kesatu karena indikator apa, misalnya karena ada diskriminasi agama misalnya. Kalau indikator itu dilanggar maka bisa dikatakan bertentangan dengan nilai pancasila,” pungkasnya.
