Polisi Tidak Boleh Sembarangan Menilang, Ini Aturannya

Redaksi
Redaksi

TARAKAN – Masih banyak pengendara yang kurang disiplin yang melakukan pelanggaran saat berkendara menyebabkan potensi penilangan di jalan cukup besar. Walau begitu, rawannya pelanggaran di jalan kerap dimanfaatkan oknum polisi untuk keuntungan pribadi. Sehingga saat ini Polri mewajibkan polisi yang menilang memiliki skep penyidik.

Saat diwawancara, Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona melalui Kasat Lantas, IPTU Gisca Yashella menjelaskan, saat ini pihaknya menerapkan petunjuk dari pusat. Sehingga petugas yang tidak memiliki dilarang melakukan penilangan.

“Kami sudah sosialisasi bahwa petugas yang diperbolehkan menilang tapi anggota yang memiliki skep penyidik. Saat saya dimutasi dengan jabatan Kasat Lantas Polres Tarakan, kami langsung melakukan pengecekan ke anggota. Saat itu, petugas yang memiliki skep penyidik hanya dua orang. Sehingga membuat kami untuk melakukan pengajuan ke Polda Kaltara,”katanya.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Lanjutnua, dalam pengajuan skep penyidik bagi petugas tilang, petugas yang bersangkutan minimal berdinas selama 2 tahun di fungsi Satlantas. Diketahui skep penyidik tersebut dikeluarkan oleh Polda Kaltara bersama surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolres Tarakan. Ia telah berpesan kepada anggotanya yang sudah memiliki skep penyidik untuk menunjukan bukti ke pengendara yang ditilang.

“Kami telah mengajukan ajukan 39 orang dan Alhamdulillah yang keluar 31 petugas yang memiliki skep penyidik. Jadi yang di lapangan sudah punya skep penyidik semua,” lanjutnya.

Diucapkannya, pihaknya mengimbau jika masyarakat tertilang sebaiknya mengikuti sidang untuk menebus kendaraan yang ditilang petugas. Dalam penilangan yang membuat petugas menahan kendaraan pengendara juga tergantung kepada jenis pelanggarannya. Jika pelanggaran hanya sebatas tak mengenakan helm, maka pengendara harus merelakan SIM dan STNK.

“Kalau penilangan itukan masih sesuai dengan aturan yang lama langsung membayar di bank. Kalau denda di bank atau Briva itu kan konek ke kejaksaan jenis pelanggarannya. Kalau dia mau bayar silahkan melalui Briva tapi kalau mau ikut sidang juga bisa,” pungkasnya.

Share This Article
Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *