TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal, menggelar pertemuan dan diskusi bersama dua tokoh adat Kesultanan Bulungan di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara, Jalan Bulu Perindu, Tanjung Selor, Kamis malam (26/3/2026).
Dua tokoh adat yang hadir yakni Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kaltara, Buyung Perkasa, dan Ketua Adat Kesultanan Bulungan Kabupaten Bulungan, Darmansyah.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, disertai diskusi mendalam mengenai peran serta kontribusi Kesultanan Bulungan dalam mendukung pembangunan serta kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam diskusi tersebut, selain membahas dukungan terhadap pemerintah, kedua tokoh adat juga secara terbuka menyampaikan kritik konstruktif terkait kebijakan yang dinilai berpotensi melanggar aturan dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
“Publik mungkin menilai saya keras terhadap kebijakan pemerintah. Namun, itu demi menjaga marwah gubernur dan jajarannya. Tokoh masyarakat wajib mengingatkan jika ada pelanggaran,” ujar Buyung Perkasa.
Menanggapi hal itu, Rahmawati menegaskan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan, selama disertai dengan solusi.
“Pemerintah justru terbuka terhadap kritik. Itu membantu agar tidak terjadi pelanggaran, selama kritik tersebut bersifat membangun,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah program strategis Lembaga Adat Kesultanan Bulungan dalam menjaga marwah dan eksistensi warisan sejarah kerajaan di Kalimantan Utara. Kedua tokoh adat berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan kerabat kesultanan agar nilai-nilai sejarah tetap terjaga.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana hibah lahan dari pihak Kesultanan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang disebut akan menjadi salah satu terbesar di Indonesia dan berlokasi di Tanjung Selor.
“Proses administrasi pembangunan lapas saat ini sedang berjalan,” ungkap Darmansyah.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup rencana pembangunan miniatur dan pusat sejarah Kesultanan Bulungan, serta pentingnya menyatukan persepsi di internal kerabat kesultanan.
Rahmawati menilai, kekompakan internal menjadi kunci sebelum mendorong kebangkitan Kesultanan Bulungan di tingkat nasional.
“Pemerintah siap mendukung pembangunan marwah kesultanan, namun internalnya juga harus solid,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana untuk menginisiasi pembahasan terkait aset dan peninggalan Kesultanan Bulungan yang berada di Belanda, agar dapat diupayakan kembali ke daerah asal.
Di sisi lain, pihak kesultanan juga menyampaikan rencana pembangunan hutan adat yang akan dikelola secara komersial sebagai sumber pendapatan bagi kerabat kesultanan.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu mewujudkan hutan adat ini,” kata Darmansyah.
Menutup pertemuan, Rahmawati berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan (hearing) dengan DPR RI, serta menyampaikan berbagai aspirasi tokoh adat kepada Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang.
Pertemuan diakhiri dengan agenda silaturahmi dan peninjauan Rumah Jabatan Gubernur sebagai simbol capaian pembangunan di Kalimantan Utara.
