TARAKAN, KALTARA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (DPRD Kaltara), Jufri Budiman, melaksanakan kegiatan reses masa Persidangan II Tahun 2026 di wilayah Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
Kegiatan reses ketiga tersebut dihadiri puluhan warga yang tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan di lingkungan mereka.
Dalam keterangannya, Jufri Budiman menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Dapil Tarakan, tentu saya bertemu langsung dengan masyarakat. Pada kesempatan ketiga ini, saya memilih Tarakan Tengah untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan warga,” ujarnya.
Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas:
Dari berbagai aspirasi yang disampaikan, mayoritas warga menyoroti persoalan infrastruktur dasar, khususnya perbaikan jalan gang melalui semenisasi serta pembenahan drainase.
Menurut Jufri, permasalahan drainase menjadi perhatian serius karena wilayah Tarakan Tengah kerap mengalami genangan air akibat penyumbatan saluran saat hujan turun.
“Yang paling sering disampaikan adalah soal drainase dan jalan gang. Saat hujan, beberapa titik mengalami genangan karena saluran air tidak optimal. Ini tentu menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi lahan berbukit atau “gunung-gunung kecil” di sekitar permukiman yang dinilai rawan longsor. Mereka berharap dilakukan penataan atau penutup tebing untuk mencegah potensi kelongsoran yang bisa membahayakan warga.
Komitmen Perjuangkan Aspirasi:
Jufri Budiman menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kaltara bersama pemerintah provinsi.
Ia berharap melalui kegiatan reses ini, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik sehingga program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar warga.
“Insya Allah semua aspirasi akan kami kawal sesuai kewenangan provinsi. Yang menjadi prioritas tentu kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan dan drainase,” pungkasnya.(****)
