By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Sekda Malinau Tegaskan TPP Tidak Dipotong Meski Anggaran Nasional Menurun
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
KaltaraMalinau

Sekda Malinau Tegaskan TPP Tidak Dipotong Meski Anggaran Nasional Menurun

Redaksi
Last updated: 17 November 2025 14:38
Redaksi
Published: 17 November 2025
Share
SHARE

Malinau – Sekda Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kabupaten Malinau tetap aman dan tidak akan mengalami penurunan, meski secara nasional terjadi penurunan APBD di banyak daerah.

Pernyataan ini disampaikan Sekda saat memimpin apel gabungan Korpri di halaman Kantor Bupati Malinau, Senin (17/11/2025).

- Advertisement -
Ad imageAd image

Sekda menjelaskan bahwa isu penurunan anggaran di tingkat nasional sempat menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah, terutama terkait kemungkinan pengurangan bahkan penghapusan TPP. Namun, Malinau mengambil langkah berbeda.

“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, kami sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perhitungan dan pengumpulan data belanja selama lima tahun terakhir, mulai dari perjalanan dinas, belanja makan minum, ATK hingga BBM, untuk memastikan kebijakan TPP tetap stabil tanpa membebani kondisi keuangan daerah.

Sekda juga mengungkapkan bahwa sinyal mengenai penyesuaian sistem telah disampaikan kepada para sekretaris dinas. Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi kebijakan yang menyentuh banyak orang, sehingga tidak berdampak pada besarannya TPP ASN.

“Kebijakan ini kalau mau gampang, ya potong saja TPP. Itu mudah. Tapi itu bukan pilihan kita. Harapan saya Pak Bupati menyetujui. Kita harus bertahan paling tidak sampai 2027 agar tetap stabil,” ujarnya.

Sekda mengingatkan bahwa penurunan TPP di Malinau pernah terjadi pada tahun 2015 ketika APBD juga mengalami penurunan. Namun ia berharap hal tersebut tidak terulang kembali, terlebih di tengah situasi nasional yang cukup menantang.

Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pegawai dan keluarga mereka.

Tanggapi Soal Narasi Cagub, Jubir Ziap Sebut Berpolitik Jangan “Asbun”
Wali Kota Tarakan Ikuti DPD RI Green Democracy Fun Walk di Jakarta
Sekprov Kaltara: ‘Terus Melaju Untuk Indonesia Maju’ Mendorong Pembangunan Benuanta
Gubernur Apresiasi Pengabdian Amiek Mulandari sebagai Kajati Kaltara
Kawasan Wisata Ratu Intan Masih Terkendala Peminat, Pemkot Tarakan Janjikan Perbaikan Bertahap
Share This Article
Facebook Email Print
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?