NUNUKAN – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan, Andi Baso, menyampaikan apresiasi atas langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan yang belakangan ini aktif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang patut diapresiasi demi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Sebagai bagian dari elemen pemuda, kami tentu melihat ini sebagai langkah positif yang perlu didukung bersama. DPRD telah menunjukkan perannya dalam merespons berbagai isu publik melalui forum RDP,” ujar Andi Baso.
Namun demikian, ia menilai bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Masih terdapat sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik namun belum diangkat dalam forum resmi, salah satunya dugaan kasus Rumah Dinas DPR yang disinyalir berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Kami melihat masih ada persoalan penting yang belum tersentuh secara terbuka. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik, terutama terkait komitmen penuntasan kasus yang menyangkut kepentingan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Baso menekankan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat sekaligus mitra strategis aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan penanganan kasus hukum di daerah.
“DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Andi Baso menyampaikan tantangan terbuka kepada DPRD Kabupaten Nunukan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal akuntabilitas publik.
“Kami menantang DPRD untuk berani memanggil pihak kejaksaan dalam forum RDP, guna mempertanyakan secara terbuka perkembangan penanganan kasus-kasus hukum yang hingga kini terkesan mandek, khususnya terkait dugaan kasus Rumah Dinas DPR. Ini penting sebagai bukti keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” tutupnya.
HMI Cabang Nunukan menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral generasi muda dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
