By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Peredaran Makanan Ilegal Jadi Perhatian Pemerintah
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
AdvetorialKaltaraPemerintahan

Peredaran Makanan Ilegal Jadi Perhatian Pemerintah

Redaksi
Last updated: 15 November 2023 01:23
Redaksi
Published: 15 November 2023
Share
SHARE

TARAKAN – Peredaran obat dan makanan ilegal menjadi pembahasan serius pemerintah. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Royal, Selasa (14/11).

FGD yang berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Kegiatan FGD ini turut hadir Kepala Balai POM Kota Tarakan, Herianto Baan, S.Si., APT., Kabinda Kaltara, Marsma TNI Aminul Hakim, dan seluruh unsur forkopimda tingkat provinsi Kaltara dan kabupaten kota.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Gubernur menyebutkan makanan dan alat kosmetik illegal mengandung diduga bahan berbahaya. Sehingga dapat menyebabkan penggunanya mengalami keracunan yang berdampak pada kematian.

“Karena itu pemberantasan obat dan makanan ilegal merupakan hal penting,” ucapnya.

Selain itu, maraknya peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Kaltara dapat berdampak buruk dan membahayakan kesehatan karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Oleh sebab itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dan bekerjasama secara lintas sektoral dalam memberantas obat dan makanan ilegal.

Gubernur meminta semua pihak baik instansi dan stakeholder terkait untuk melakukan sosialisasi dan penindakan. Sebab, hal ini akan berdampak serius bagi masyarakat yang mengkonsumsi.

Ia pun berpesan, agar pelaku usaha dapat berkoordinasi bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan

Gubernur mengharapkan dapat dihasilkan rumusan efektif dalam rangka pengawasan, pemberantasan serta penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Provinsi Kaltara kedepannya.

“Mudah – mudahan FGD ini bisa menghasilkan suatu terbaik apakah membentuk tim terpadu, dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan produktif untuk penanganan pemberantasan ini,” tuntas Gubernur.

Grand Launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltara Cakup 35 Ribu Pekerja Rentan
Tersus Bodong Rugikan Negara: Dr. Andi Mulyono, Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Minta KSOP Bertindak Tegas
Pemkab Malinau Perkuat Sinergi Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026
Relawan Muda Tarakan Kembali dari Misi Kemanusiaan di Gaza, Disambut Haru Ketua PURT DPD RI
Keppres RI Sudah Diterima, Presiden Jokowi Lantik Zainal dan Yansen
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?