TARAKAN – Rawannya resiko kecelakaan pada nelayan tradisional, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para nelayan. Sehingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengharapkan adanya jaminan sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemkot Tarakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Saat dikonfirmasi usai menghadiri sebuah acara, Wali Kota Tarakan dr. Khairul berjanji akan mengakomodir aspirasi tersebut di tahun anggaran berikutnya.
“Ini akan kita upayalan, mudah-mudahan kemampaun keuangan memungkinkan. Seberapa yang bisa diakomodir,”ungkapnya, (28/5).
Lanjutnya, penggunaan anggaran sudah berjalan sehingga hal tersebut baru dapat akan diakomodir di tahun depan. Dirinya mengakui, selama ini keluarga nelayan yang mengalami kecelakaan tidak mendapat santunan secara khusus.
“Kita sendiri mau memberi santunan, tapi keuangan cukup terbatas. Saya kira santunan bisa diberikan ini dalam bentuk jaminan,”ungkapnya.
Dijelaskannya, pihaknya harus kembali mendata seluruh nelayan di Kota Tarakan untuk memastikan jumlah nelayan. Meski pendataan sudah pernah dilakukan, namun pihaknya memerlukan data terbaru untuk mengupdate perkembangan nelayan.
“Tahun 2019 tercatat hanya 900 nelayan yang terakomodir dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu yang terdata Tahun ini 1.700 tapi se-Kaltara. Kalau di data kita 4.000-an nelayan yang asli bekerja sebagai nelayan. Itu perlu dicocokan kembalu apakah memang jumlahnya segitu,” terangnya.