BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya memperkuat tata kelola pajak daerah berbasis digital. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau serta Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang berlangsung di Ruang Rapat Bapenda Berau, Rabu (22/10/2025).
Rapat tersebut membahas implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) — kebijakan pemerintah pusat yang dikembangkan oleh Kominfo RI dalam rangka mengintegrasikan data dan mempercepat pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Diskominfo Berau, H. Didi Rahmadi, yang hadir langsung dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa SPLP dirancang untuk menghubungkan berbagai instansi terkait, termasuk Bapenda, ATR/BPN, serta para notaris yang terlibat dalam proses transaksi BPHTB.
“SPLP bukan sekadar alat penghubung antarinstansi, tetapi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data digital. Melalui sistem ini, proses verifikasi dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat,” jelas Didi Rahmadi.
Menurutnya, keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor agar sistem dapat berjalan optimal dan terintegrasi secara menyeluruh.
Pihak Bapenda Berau juga menyambut baik langkah ini. Kolaborasi antara instansi daerah dan pusat dinilai sebagai kunci utama dalam memperkuat sistem pajak daerah berbasis digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut turut dibahas berbagai aspek teknis, seperti sinkronisasi data wajib pajak, mekanisme input transaksi, serta peningkatan keamanan dan validasi data antarinstansi.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi di bidang teknologi informasi dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(****)
