Nunukan, KALTARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan refleksi akhir tahun sebagai ruang evaluasi kritis terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta arah kebijakan publik di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembacaan Manifesto Perjuangan 2026 sebagai seruan kepada para pemangku kebijakan agar menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan daerah.
Refleksi akhir tahun tersebut dilaksanakan sebagai respons atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Nunukan, di antaranya ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kebijakan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak bersifat seremonial semata, melainkan wujud tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa terhadap kondisi daerah.
“Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan tidak boleh terus-menerus menjadi objek pembangunan yang tertinggal.
Melalui Manifesto Perjuangan 2026, HMI menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa harus hadir sebagai pengingat bagi kekuasaan agar tidak lupa pada amanahnya,” ujar Andi Baso.
Sementara itu, Ketua LMND Kabupaten Nunukan, Aprilianto, menyampaikan bahwa Manifesto Perjuangan 2026 merupakan sikap politik gerakan mahasiswa dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, khususnya di tengah menguatnya pragmatisme dan melemahnya kontrol publik.
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Nunukan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. LMND Nunukan, kata dia, terus mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Melalui refleksi akhir tahun dan Manifesto Perjuangan 2026, LMND Nunukan akan fokus mengawal sejumlah persoalan strategis di wilayah perbatasan, seperti pendidikan, kedaulatan, dan keadilan sosial,” kata Aprilianto.
HMI dan LMND menilai kegiatan refleksi akhir tahun ini juga menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa di Kabupaten Nunukan untuk memperkuat solidaritas, memperdalam analisis sosial, serta menyatukan langkah perjuangan. Manifesto Perjuangan 2026 dipandang sebagai kompas gerakan agar mahasiswa tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan tersebut, HMI dan LMND menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, menjunjung transparansi dalam pengambilan keputusan, serta berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Refleksi akhir tahun ini menegaskan komitmen gerakan mahasiswa di Kabupaten Nunukan untuk tetap kritis dan konsisten dalam mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.(****)
