TARAKAN – Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Utara, Raden Yusuf, menyatakan hingga 23 Oktober 2026 belum ada instruksi resmi bagi anggota KSBSI di Kaltara untuk mengikuti seruan aksi nasional #IndonesiaSadar yang direncanakan berlangsung pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Meski belum menetapkan sikap untuk terlibat dalam aksi tersebut, Raden sapaan akrabnya, menilai sejumlah persoalan yang diangkat dalam seruan #IndonesiaSadar perlu menjadi perhatian pemerintah. Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, kondisi perekonomian, demokrasi, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hingga tingginya biaya layanan publik dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, dua tahun perjalanan pemerintahan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan sekaligus mendorong perbaikan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu dilakukan secara objektif dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dapat ditangani melalui kebijakan yang tepat.
“Persoalan-persoalan yang diangkat dalam seruan tersebut merupakan hal yang dirasakan masyarakat luas, termasuk di Kalimantan Utara. Evaluasi terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar untuk mendorong perbaikan kebijakan,” demikian disampaikan Raden, Jumat (23/10/2026).
KSBSI Kaltara Tekankan Hak Menyampaikan Aspirasi
Sementara terkait aksi pembentangan spanduk oleh Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (20/10/26), Raden berpandangan bahwa penyampaian aspirasi di ruang publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
Kebebasan berekspresi, menurutnya, perlu dijamin tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Penyampaian kritik dan tuntutan kepada pemerintah juga diharapkan dapat dilakukan secara damai sehingga pesan yang disampaikan tidak justru memicu keresahan.
Sikap tersebut menjadi penting di tengah berkembangnya seruan aksi nasional menjelang peringatan Sumpah Pemuda, yang berpotensi mendorong mobilisasi massa di Jakarta maupun sejumlah daerah.
Belum Ada Instruksi Aksi pada 28 Oktober
Terkait kemungkinan unjuk rasa pada 28 Oktober mendatang, baik di wilayah Kalimantan Utara maupun melalui pergerakan massa menuju Jakarta, Raden menegaskan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI pusat belum mengeluarkan instruksi resmi untuk mengikuti aksi #IndonesiaSadar.
Korwil KSBSI Kaltara, lanjutnya, tetap mendorong penyelesaian berbagai persoalan bangsa melalui dialog dan komunikasi konstruktif bersama pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
Meski demikian, masyarakat maupun anggota serikat pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi tetap memiliki ruang untuk melakukannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Raden mengimbau agar setiap penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun merugikan masyarakat lainnya.
Momentum Sumpah Pemuda untuk Memperkuat Persatuan
Raden menambahkan, di tengah beragam persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang menjadi sorotan, momentum Sumpah Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi ruang menyampaikan kritik, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga persatuan.
Evaluasi terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, upaya mendorong perubahan juga membutuhkan dialog, kerja sama, serta keterlibatan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi yang nyata.
Masyarakat pun diimbau agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama menjelang berkembangnya berbagai seruan aksi di ruang publik.
Dengan demikian, peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 dapat menjadi momentum untuk menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa. (****)
