JAKARTA – Ketua Umum Masyarakat Pemantau Reforma Agraria (MASPERA), Associate Professor Agustianto Mingka, MA, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat Dayak Agabag di Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang tengah menghadapi persoalan agraria dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT FAP Agri.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustianto di Jakarta, 12 November 2026, menyusul adanya undangan klarifikasi dari Polda Kalimantan Utara tertanggal 11 November 2026 terhadap sembilan warga masyarakat adat Dayak Agabag Desa Tau Baru yang diduga terlibat dalam perkara pencurian biasa.
Menurut Agustianto, persoalan yang terjadi perlu dilihat secara menyeluruh dalam konteks konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan, khususnya terkait dugaan perluasan areal perkebunan kelapa sawit di luar Hak Guna Usaha (HGU) serta dugaan tumpang tindih penguasaan lahan dengan tanah masyarakat adat.
Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Reforma Agraria dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.
“Saya mengikuti langsung pembahasan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di DPR RI pada awal September 2026 lalu. Karena itu, ketentuan perlindungan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Agustianto.
MASPERA Soroti Ketentuan Perlindungan Hukum
Agustianto menjelaskan, Undang-Undang Reforma Agraria Nomor 10 Tahun 2026 yang disebutnya telah disahkan DPR RI memuat sejumlah ketentuan mengenai perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Salah satu ketentuan yang disorot adalah Pasal 35 ayat (1) huruf c, yang menurut kutipan disampaikan MASPERA menyatakan bahwa pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, serta setiap orang yang mempertahankan hak atas tanahnya agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah melalui mekanisme Reforma Agraria.
Selain itu, Agustianto juga menyoroti Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6), yang mengatur larangan ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, diskriminasi, maupun tindakan lain terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Reforma Agraria.
Ketentuan tersebut, lanjutnya, juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk melindungi masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria.
“Jangan sampai masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah atau melaporkan dugaan pelanggaran agraria justru menghadapi intimidasi maupun kriminalisasi. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.
Dugaan Perluasan Perkebunan di Luar HGU Disorot
Dalam persoalan yang melibatkan masyarakat adat Dayak Agabag dan PT FAP Agri, MASPERA juga menyoroti dugaan aktivitas penanaman kelapa sawit di luar batas HGU perusahaan, termasuk pada kawasan hutan produksi.
Agustianto menyebutkan, tim MASPERA telah turun langsung ke Desa Tau Baru pada 2 November 2026 untuk melakukan pengumpulan data dan investigasi lapangan.
Kegiatan tersebut melibatkan Sekretaris Jenderal MASPERA, Irmansyah, yang disebut memiliki keahlian dan pengalaman sebagai konsultan pemetaan kehutanan, bersama tim ahli dari Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Program Studi Manajemen Kehutanan.
Tim melakukan pengukuran menggunakan pesawat tanpa awak atau drone serta pengambilan titik-titik koordinat untuk mengidentifikasi kondisi dan batas-batas areal yang menjadi perhatian dalam konflik tersebut.
Hasil pengumpulan data lapangan itu, menurut MASPERA, akan menjadi bahan untuk melakukan kajian dan pendalaman terhadap dugaan ketidaksesuaian penguasaan maupun pemanfaatan lahan dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
Meski demikian, dugaan perluasan perkebunan di luar HGU tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perizinan, peta resmi HGU, data tata batas kawasan hutan, serta klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi berwenang.
Tanah yang Berkonflik dengan HGU Dapat Menjadi Objek Reforma Agraria
Agustianto juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf d UU Reforma Agraria Nomor 10 Tahun 2026 sebagaimana dikutip oleh MASPERA.
Menurutnya, ketentuan tersebut memasukkan tanah masyarakat yang tumpang tindih atau berkonflik dengan HGU, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, maupun perizinan berusaha sebagai bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Selain itu, tanah dengan penguasaan atau pemanfaatan yang melebihi batas maksimum maupun luas hak atau perizinan yang diberikan juga disebut sebagai salah satu objek yang dapat ditangani melalui mekanisme Reforma Agraria.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penguasaan lahan di luar batas HGU, tumpang tindih hak atas tanah, atau penguasaan tanah masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut dapat diproses melalui mekanisme penyelesaian Reforma Agraria sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.
Konflik Masyarakat dan Perusahaan Harus Diselesaikan
Lebih lanjut, Agustianto menyoroti Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), yang menurutnya memberikan ruang penanganan terhadap konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan tanah masyarakat dengan hak atas tanah, kawasan hutan, maupun perizinan berusaha.
Ketentuan tersebut juga mencakup konflik akibat ketidakadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah antara masyarakat dengan badan usaha, badan hukum, maupun instansi pemerintah.
Sementara itu, Pasal 13 huruf d juga menjadi perhatian MASPERA karena mengatur kewenangan lembaga terkait untuk meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan di lokasi konflik agraria.
Menurut Agustianto, ketentuan tersebut penting untuk mencegah eskalasi konflik serta membuka ruang penyelesaian yang mengutamakan dialog dan pendekatan hukum.
MASPERA Minta Negara Hadir Melindungi Masyarakat Adat
Melalui Divisi Hukumnya, MASPERA menegaskan bahwa persoalan masyarakat adat Dayak Agabag di Desa Tau Baru perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Agustianto berharap proses klarifikasi terhadap sembilan warga masyarakat adat tersebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia juga mendorong agar dugaan pelanggaran dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan PT FAP Agri diperiksa secara transparan berdasarkan dokumen hukum dan hasil verifikasi lapangan.
“Perlindungan terhadap masyarakat adat harus menjadi perhatian bersama. Konflik agraria harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukan dengan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Negara harus hadir untuk memastikan hak masyarakat terlindungi,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak PT FAP Agri maupun Polda Kalimantan Utara mengenai tudingan dan persoalan yang disampaikan MASPERA tersebut. (**)




