TARAKAN – Guna meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) penyesuaian tarif air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tersebut harus dilakukan hal itu untuk menunjang operasional PDAM yang membutuhkan suntikan tambahan anggaran.
Hal itu diperlukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat lantaran masih ada beberapa daerah yang belum teraliri secara maksimal. Kendati begitu, Khairul mengatakan, pemkot masih ingin melihat pengembangan usaha yang dilakukan PDAM.
“Ini masih wacana berdasarkan hitung-hitungan akademisi. Belum kami putuskan, nanti juga akan disosialisasikan. Kami masih membahas anggaran tahun 2022 (PDAM). Masalah tarif ini kan memang ada SK (Surat Keputusan) tarif batas atas dan bawah, ini masih kami godok,”ungkapnya, (26/12/2021).
Adapun angka tarif sebelumnya telah melalui kajian ilmiah yang sudah dikerja samakan dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan lain sebagainya. Sehingga, SK Gubernur Kaltara terkait batas atas dan bawah tarif PDAM menjadi rujukan keputusan.
“Sekarang sebagian tarif PDAM memang masih disubsidi operasionalnya. Memang sekaranh kondisinya yang agak sulit. kami akan mengurangi subsidi. Harapan kami ada penyesuaian tarif, tetapi kami juga tidak ingin memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Dibeberkannya, semua biaya operasional naik. Misalnya bahan kimianya, listrik dan penambahan genset untuk memperbaiki pelayanan.
“Saya dengar tadi ada daerah-daerah zona merah belum bisa teraliri air bersih karena pompanya kurang. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera memasang pipa besar, supaya PDAM bisa menyambungkan ke pelanggan,”urainya.
“Sebagian di Tarakan Timur dan sebagian di Tarakan Utara. Tahun ini kami anggarkan supaya semua wilayah bisa teraliri. Di Tarakan Utara bahkan belum ada pipa besar, padahal ada embung di sana,” lanjutnya.
Dibeberkannya, di tahun 2022 pihaknya masih menanam investasi sebesar Rp 6 miliar untuk PDAM. Pihaknya berharap upaya pendapatan dari badan usaha itu dapat memperbaiki pelayanan.
