Tanjung Selor – Rencana penyelenggaraan Open Turnamen Domino Gubernur Kaltara Cup yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menuai penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMAKU).
Mereka menilai acara tersebut tidak sejalan dengan budaya lokal dan berpotensi mempromosikan praktik perjudian.
Turnamen yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) ini menjadi sorotan karena total hadiahnya mencapai Rp 200 juta. Dana fantastis ini memicu kritik dari netizen, yang menganggapnya sebagai pemborosan anggaran.
Beberapa komentar di media sosial, seperti yang diunggah akun Instagram @kaltara24jam dan @tarakanku, menyoroti bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur jalan yang rusak.
Seorang netizen dengan akun @dalle3292 mempertanyakan sumber anggaran, sementara @amienk_mof menuding lomba ini “tidak bermanfaat” di tengah isu efisiensi anggaran. Akun @williamhamdi bahkan menyarankan agar hadiahnya digunakan untuk mengaspal jalan yang rusak.
Penolakan paling tegas datang dari AMAKU. Perwakilan mereka, Agustinus Amos, menyatakan bahwa turnamen domino dianggap sebagai budaya dari luar dan tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat adat Kaltara. Amos khawatir kegiatan ini akan mengkontaminasi generasi muda dan mengarah pada perjudian.
“Kami takutnya anak-anak kita terkontaminasi dengan kegiatan ini dan akhirnya nanti arahnya menuju permainan judi itu,” ujar Agustinus saat detikKalimantan melalui panggilan telepon. Senin (29/2/2025).
Meskipun panitia tidak secara langsung menyebutnya sebagai perjudian, Amos berpendapat bahwa permainan domino secara historis identik dengan praktik tersebut. Ia juga menyayangkan lokasi acara yang berada di kantor pemerintahan, yang dinilai sebagai mencedera rakyat.
“Kegiatan yang dilakukan di Kantor pemerintahan sudah tentu mencederai hari rakyat,” terangnya.
AMAKU menyarankan pemerintah untuk mengalihkan fokus ke promosi olahraga tradisional yang sesuai dengan budaya Kaltara.
“Dimana hati penyelenggara melihat kondisi masyarakat yang tengah seret keuangan, bukankah kegiatan ini seperti pesta pora,” singkapnya
AMAKU merekomendasikan lomba-lomba seperti lomba dayung, lomba menyumpit, atau kegiatan lain yang dapat melestarikan budaya lokal dan sekaligus menjadi daya tarik pariwisata. Menurut Amos, langkah ini tidak hanya akan mengembangkan olahraga bagi masyarakat asli, tetapi juga memajukan sektor pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Seharusnya pemerintah membuka forum diskusi kepada masyarakat, agar perlombaannya lebih mengarah ke masyarakat dan menyentuh budayalokal,” terangnya.
Agustinus menegaskan, jika penolakan tidak diindahkan dan acara tetap berjalan, AMAKU tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi penolakan. Amos menegaskan ini
“Kami akan berkomunikasi dengan panitia dulu, kalau tetap diselenggarakan kami akan mendesak panitia untuk memberhentikan acara tersebut,” tegasnya.
Turnamen domino ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 2 November 2025 di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara. Acara ini masih dalam tahap pendaftaran peserta.(**)
