Borneonewsjournalist.co.id, Berau – Kisruh terkait dugaan ketidaktransparanan dana Proyek Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Warga menuding adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek, sementara tanggapan Ketua RT setempat justru memperkeruh suasana.
Ketua RT 02 Balikukup yang menjadi sorotan warga disebut menolak permintaan rapat transparansi anggaran dan menanggapi tuduhan publik dengan sikap yang dinilai arogan serta intimidatif. Respons tersebut justru memicu kecurigaan baru di tengah masyarakat.
“Warga hanya ingin kejelasan penggunaan dana PLTS, tapi setiap kali kami meminta penjelasan, justru muncul upaya mengalihkan isu,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketika dikonfirmasi langsung oleh tim media, Ketua RT 02 memberikan pernyataan bernada keras dan emosional. Ia menolak tuduhan pengalihan isu serta menantang kredibilitas laporan media.
“Masyarakat mana yang saya ajak? Jangan mengada-ada. Kalau perlu datang saja ke sini, saya tunggu. Saya tidak punya urusan dengan anda,” ujar Ketua RT 02 saat dihubungi.
Tanggapan yang dinilai tidak etis dan konfrontatif ini memantik reaksi beragam, termasuk dari kalangan akademisi dan pemerhati media.
Seorang pengamat jurnalistik menilai, tindakan Ketua RT tersebut dapat dianggap sebagai bentuk upaya menekan media dan menghindari transparansi publik.
“Pejabat lokal seharusnya menempuh jalur klarifikasi resmi, bukan menyerang balik media. Respons yang emosional justru menimbulkan persepsi adanya hal yang ingin ditutupi,” tegas pengamat tersebut.
Sebelumnya, Kepala Kampung Balikukup juga disebut beberapa kali menunda rapat transparansi dengan alasan yang berubah-ubah, mulai dari menunggu Camat Batu Putih hingga waktu yang belum ditentukan.
Kini, masyarakat Balikukup mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kejaksaan untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dana proyek PLTS tersebut.
“Kami curiga ada penyalahgunaan dana. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa justru marah dan menantang? Kami berharap APH segera turun tangan agar persoalan ini terang benderang,” ujar salah satu warga.
Situasi ini menempatkan pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum setempat dalam sorotan publik. Transparansi dan integritas pejabat lokal kini menjadi pertaruhan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.(****)
Reporter : Hendra Sitorus
Editor : Hendrik Hakun
