TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta persetujuan bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., dan H. Muddain, S.T. Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.
Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Pembahasan KUA-PPAS telah melalui sejumlah tahapan bersama antara DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain agenda penganggaran, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan persetujuan bersama terhadap tiga Ranperda, yaitu:
Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Ranperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ketiga regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum dalam memperkuat tata kelola aset milik daerah, mendorong pembangunan sektor perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, serta memperluas akses masyarakat terhadap buku dan meningkatkan budaya literasi.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dan persetujuan terhadap tiga Ranperda tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melanjutkan pelaksanaan fungsi penganggaran dan legislasi untuk mendukung arah pembangunan daerah.
Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong pembangunan Kalimantan Utara secara terarah dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.(****)




