NUNUKAN, KALTARA – Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) bersama Koperasi Serba Usaha (KSU) Sekikilan Jaya, Koperasi Unit Desa (KUD) Mertasari, serta Konsorsium LBH Nusantara akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar Nasional untuk membedah legalitas badan hukum, keabsahan kepengurusan, dan tata kelola dua koperasi penerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026, di Say Resto, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nunukan, tersebut akan menghadirkan sekitar 20 pakar nasional, akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan kementerian dan lembaga negara terkait.
Forum nasional ini mengangkat tema “Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum di Kabupaten Nunukan”, dengan fokus pembahasan status badan hukum dan kepengurusan KSU Sekikilan Jaya serta KUD Mertasari sebagai penerima izin HTR dari Kementerian Kehutanan RI.
Ketua Umum MASPERA, Associate Professor Agustianto Mingka, M.A., dalam konferensi pers nasional di Jakarta, 14 November 2026, menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan supremasi hukum dan prinsip keadilan.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Setiap penyelenggara negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi supremasi hukum. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum dan tidak boleh ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang,” tegas Agustianto.
Menurutnya, persoalan legalitas koperasi tidak hanya menyangkut keberadaan badan hukum dan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum, tetapi juga keabsahan kepengurusan, pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan kewajiban organisasi sesuai ketentuan perkoperasian.
Dua Koperasi Mengelola Izin HTR Seluas 2.662 Hektare
Persoalan ini menjadi perhatian karena kedua koperasi tersebut tercatat sebagai penerima izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dengan total luasan mencapai 2.662 hektare di wilayah Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan panitia, KSU Sekikilan Jaya memperoleh izin IUPHHK-HTR seluas 1.327 hektare melalui SK Menteri LHK Nomor SK.4172/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tertanggal 7 Agustus 2017.
Sementara KUD Mertasari memperoleh izin seluas 1.335 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tertanggal 18 Agustus 2017.
Menurut Ketua Panitia, Emanuel Eman, keberadaan izin HTR tersebut semestinya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta mendorong pengelolaan hutan secara produktif dan berkelanjutan.
Namun, pihak panitia menyebut dalam perjalanannya muncul persoalan tata kelola kelembagaan. Di antaranya dugaan tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengurus selama sekitar tujuh tahun, serta belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan tuntutan transparansi dan pembenahan kepengurusan dari anggota koperasi.
Dualisme Kepengurusan dan Dugaan Penyimpangan Dana Kemitraan
Salah satu agenda penting dalam FGD adalah membahas perubahan kepengurusan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT-LB), termasuk dasar pelaksanaan rapat, pemenuhan kuorum, daftar keanggotaan, berita acara, akta notaris, hingga pencatatan perubahan administrasi badan hukum.
Panitia menyebut perubahan kepengurusan KSU Sekikilan Jaya berawal dari mosi tidak percaya yang disampaikan 143 anggota terhadap kepengurusan sebelumnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi dasar tuntutan tersebut antara lain tidak terlaksananya RAT secara rutin, belum adanya pertanggungjawaban organisasi dan keuangan yang memadai, serta persoalan pengelolaan dana kemitraan.
Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan adanya laporan kepada Polres Nunukan pada 12 April 2026 terkait dugaan penyimpangan dana kemitraan sekitar Rp8 miliar selama enam tahun.
Sementara pada KUD Mertasari, panitia menyebut terdapat mosi tidak percaya dari 143 anggota serta laporan kepada Polres Nunukan pada tanggal yang sama terkait dugaan penggelapan dana kemitraan dengan PT NJL.
Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Melalui mekanisme RAT-LB dan perubahan administrasi kelembagaan, panitia menyampaikan adanya pembaruan kepengurusan pada kedua koperasi.
Untuk KSU Sekikilan Jaya, kepengurusan baru mencantumkan Emanuel Eman sebagai Ketua dan John Desa Thomas sebagai Sekretaris.
Sedangkan KUD Mertasari mencantumkan Muh. Ali Ishak sebagai Ketua dan Siprianus Sati sebagai Sekretaris.
Khusus KUD Mertasari, panitia menyatakan koperasi tersebut telah memiliki badan hukum dan akta yang diakui oleh Kementerian Koperasi. Dokumen tersebut bersama dokumen perubahan kelembagaan lainnya akan menjadi materi pembahasan dan verifikasi dalam forum nasional.
Hadirkan Kementerian, Guru Besar, dan Pakar Hukum Nasional
FGD dan Seminar Nasional ini dirancang sebagai forum multipihak yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga penegak hukum.
Dari unsur pemerintah pusat, panitia mengundang perwakilan Kementerian Koperasi RI, Kementerian Hukum RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI.
Sementara dari unsur penegakan hukum, undangan ditujukan kepada Polda Kalimantan Utara, Polres Nunukan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Kejaksaan Negeri Nunukan, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Sejumlah akademisi dan pakar hukum yang direncanakan menjadi narasumber antara lain:
Prof. Dr. Helza Novalita, S.H., M.H., Guru Besar Universitas Padjadjaran.
Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, Guru Besar Ilmu Hukum.
Prof. Dr. H. M. Nasir, S.H., M.H., pakar hukum.
Associate Professor Agustianto Mingka, M.A., Ketua Umum MASPERA.
Selain itu, kegiatan juga direncanakan melibatkan advokat, notaris, pimpinan lembaga bantuan hukum nasional, konsultan hukum, akademisi, dan praktisi perkoperasian yang memiliki kompetensi di bidang hukum agraria, kehutanan, serta kelembagaan koperasi.
Tujuh Persoalan Strategis Menjadi Fokus Pembahasan
Dalam forum tersebut, terdapat tujuh agenda utama yang akan dibedah secara akademis dan hukum.
Pertama, mengkaji status badan hukum dan administrasi kedua koperasi berdasarkan dokumen resmi Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Kehutanan, termasuk akta notaris, pengesahan, perubahan AD/ART, serta pencatatan administrasi AHU.
Kedua, membahas pembinaan dan tata kelola koperasi, meliputi status keaktifan, kewajiban RAT, laporan pertanggungjawaban, serta pemutakhiran data kepengurusan.
Ketiga, menguji keabsahan RAT-LB dan mekanisme pergantian pengurus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi serta kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Keempat, mengkaji hubungan antara status badan hukum koperasi dan izin HTR, termasuk mekanisme pembaruan data kelembagaan pemegang persetujuan perhutanan sosial di Kementerian Kehutanan.
Kelima, membahas dugaan penyimpangan pengelolaan dana koperasi, perlindungan hak anggota, pengamanan aset organisasi, serta mekanisme penyelesaian konflik kelembagaan melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum.
Keenam, mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu dalam menangani persoalan kelembagaan koperasi.
Ketujuh, mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, untuk memberikan kepastian administratif terkait status kelembagaan koperasi penerima izin HTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MASPERA Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum
Ketua Umum MASPERA, Agustianto Mingka, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pembenahan tata kelola koperasi dan pengelolaan perhutanan sosial agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, izin HTR tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak, melainkan harus memastikan hak dan kesejahteraan seluruh anggota koperasi sebagai masyarakat penerima manfaat.
Kepastian mengenai siapa pengurus yang sah dan berwenang mewakili koperasi, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan, serta bagaimana pembaruan data kelembagaan pada kementerian terkait merupakan persoalan mendasar yang harus mendapatkan kejelasan.
MASPERA bersama Konsorsium LBH Nusantara dan sejumlah pakar hukum juga mendorong seluruh pihak membuka dokumen kelembagaan, melakukan verifikasi secara objektif, serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Targetkan Rekomendasi Resmi kepada Pemerintah
Panitia berharap FGD dan Seminar Nasional tersebut tidak hanya menghasilkan pembahasan akademis, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Beberapa hasil yang ditargetkan antara lain rekomendasi tertulis kepada Polda Kalimantan Utara, Polres Nunukan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta lembaga kejaksaan.
Selain itu, forum akan menghasilkan berita acara FGD yang memuat kesimpulan dan rekomendasi hasil pembahasan multipihak.
Panitia merencanakan hasil kegiatan tersebut disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait paling lambat tujuh hari kerja setelah pelaksanaan forum.
Melalui kegiatan ini, MASPERA, kedua koperasi, konsorsium LBH, serta para pakar berharap persoalan kelembagaan koperasi penerima izin HTR di Kabupaten Nunukan dapat memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian yang adil.
Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya hutan cukup besar, Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menjadi contoh pembenahan tata kelola perhutanan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kesejahteraan masyarakat. (**)
Jadwal Pelaksanaan:
Hari/Tanggal: Sabtu, 28 November 2026
Waktu: 09.00–16.00 WITA
Tempat: Say Resto, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Penyelenggara: KSU Sekikilan Jaya, KUD Mertasari, MASPERA, dan Konsorsium LBH Nusantara.
MASPERA – Pelopor Reforma Agraria Nusantara.




