BERAU – Proyek pembangunan fasilitas dan infrastruktur Pelabuhan Mantarittip di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek yang digadang-gadang akan menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah itu, kini telah mangkrak hampir satu dekade tanpa kejelasan kelanjutan.
Kondisi terbengkalainya proyek tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekecewaan di masyarakat. Warga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan pembangunan pelabuhan yang strategis bagi arus keluar-masuk barang ke Berau dan sekitarnya.
“Sudah hampir sepuluh tahun proyek ini mangkrak. Kami ingin tahu apa penyebabnya dan kapan proyek ini akan benar-benar dilanjutkan,” ujar Bastian, Ketua GM FKPPI Kalimantan Timur, kepada Borneo News Jurnalistik.
Menurutnya, ketidakpastian penyelesaian proyek ini berdampak besar pada perekonomian lokal, terutama terhadap biaya logistik dan aktivitas usaha masyarakat pesisir. Ia menilai, Pemkab Berau perlu segera mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali proyek tersebut atau memproyeksikan rencana baru yang sejalan dengan kebijakan tata ruang daerah.
“Sejauh ini publik belum melihat keseriusan Pemkab Berau untuk memproyeksikan 5–10 tahun ke depan, termasuk wacana pemindahan pelabuhan ke lokasi baru yang sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kabupaten Berau,” tegas Bastian.
Lebih lanjut, Bastian menyinggung pentingnya regulasi yang mengatur kegiatan kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurutnya, aturan tersebut sudah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pembangunan, pengoperasian, hingga relokasi pelabuhan.
“Pelabuhan adalah objek vital yang menjadi pintu keluar-masuk barang di Berau. Selain untuk mendukung ekonomi, keberadaannya juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan estetika kota Tanjung Redeb,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Berau mengenai kelanjutan proyek Pelabuhan Mantarittip. Masyarakat berharap, pemerintah segera memberikan kejelasan dan langkah nyata agar kepercayaan publik dapat kembali pulih.
Reporter: Hendra Sitorus
Editor: Redaksi Borneo News Journalist
