BorneoNewsJournalist.co.id, Nunukan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan menyatakan penolakannya terhadap pernyataan salah satu anggota DPRD Nunukan yang menyebut rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan sebatik Kalimantan Utara belum layak dan masih jauh dari harapan. HMI menilai pernyataan tersebut mengabaikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di daerah tertinggal.
Ketua Umum HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menyayangkan sikap pesimistis DPRD terhadap rencana pemekaran wilayah. Menurutnya, DOB justru menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan, lemahnya pelayanan publik, serta minimnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
”Kami menolak pandangan yang menyatakan bahwa daerah belum layak dimekarkan. Justru karena ketertinggalan itulah DOB harus didorong. Ini soal keadilan akses dan percepatan pembangunan,” ujar Andi
HMI menilai, berbagai kajian akademik dan aspirasi masyarakat sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pembentukan DOB. Menurut mereka, yang perlu dilakukan adalah mempercepat persiapan teknis dan regulasi, bukan justru menghambat dengan keraguan politik.
”Kalau semua harus ‘sempurna’ dulu baru dimekarkan, maka daerah tertinggal tidak akan pernah berkembang. Ini saatnya wakil rakyat berdiri bersama rakyat, bukan malah jadi penghambat,” tegas Andi.
HMI juga meminta pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh penilaian yang tidak berpijak pada realitas sosial di lapangan, dan tetap melanjutkan proses verifikasi serta pembahasan lanjutan terkait pemekaran wilayah.
